jpnn.com, MATARAM - Partai Gerindra dan PKS berpeluang besar berkoalisi dalam menghadapi Pilgub NTB 2018 mendatang.
Terlebih, Partai Gerindra dan PKS secara resmi sudah menandatangani nota kesepahaman untuk memenangkan Pilkada serentak di Jawa Barat 2018.
BACA JUGA: PKS Tampung Aspirasi untuk Usung Jenderal Gatot di Pilpres
Maka tak menutup kemungkinan dalam Pilkada serentak di NTB 2018 koalisi Gerindra dan PKS akan terwujud. Bahkan hingga Pilpres 2019 mendatang.
“Arus koalisi Gerindra dan PKS sedang bergulir, di Jawa Barat dengan 16 kabupaten/kota sudah MoU, jika sudah begini resonansi ke daerah lain terjadi (koalisi, Red),” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD NTB H Johan Rosihan, seperti diberitakan Radar Lombok (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Ternyata...Tiga Orang Ini yang Bikin PKS Tolak Hak Angket KPK
Ia menuturkan, koalisi Gerindra dan PKS sudah terbukti bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalau. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan untuk dilanjutkan.
Ini artinya, jika koalisi terjadi maka pengajuan pasangan calon di Pilgub NTB 2018 sudah cukup dengan PKS dan Gerindra.
BACA JUGA: Gerindra Tetap Inginkan PT Nol Persen, Pemerintah 20 Persen
Tinggal bagaimana mengkomunikasikan dan kesepakatan, mengenai siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi H Ahyar Abduh selaku kandidat bacagub NTB dari Partai Gerindra.
“Maka Ahyar dengan PKS dan Gerindra selesai, tentang wakilnya kita masih mencari bersama-sama,” tambahnya.
Melihat penetuan pasangan calon diserahkan kepada partai dan calon gubernur. Terlepas dia sebagai salah satu kandidat bacawagub NTB, ia berharap pasangan calon memiliki unsur ke-NTB-an. Keseimbangan wilayah harus sangat dijaga.
“Memang peluang menang besar Lombok dengan Lombok bisa saja, tapi ini akan merusak ke-NTB-an kita,” ucap Johan.
Memang mengenai penentuan pasangan calon tidak ditetapkan. Tetapi berbicara keseimbangan dan kebersamaan ini perlu dijaga. Sebab jika tidak maka akan sia-sia.
Ketika pasangan calon berlomba-lomba menyampaikan visi misi pembangunan dan lainnya, tetapi proporsi pasangan calon saja tidak dilakukan.
“Harus ada pemerataan, bisa kita lihat DPR RI saja memberikan satu kursi lagi untuk NTB karena melihat ke-NTB-an kita, kini menjadi dua dapil kan,” tutupnya. (ewi/r7)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Kembali Garap Politikus PKS Penerima Suap dari Aseng
Redaktur & Reporter : Soetomo