jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan hingga Senin (19/6) petang, belum ada titik temu antara pemerintah dengan sejumlah fraksi di Panitia Khusus Pemilu terkait perlu tidaknya ambang batas dalam pencalonan presiden. Di antaranya dengan Fraksi Partai Gerindra.
Menurut Riza, fraksinya masih tetap menginginkan agar presidential threshold nol persen, sementara pemerintah tetap menginginkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara hasil pemilu nasional.
BACA JUGA: Lukman Edy: Menempuh Jalur Musyawarah Sampai Titik Darah Penghabisan
"Iya, (Gerindra, red) masih di nol persen. Untuk yang lain-lain Gerindra bisa menyesuaikan, pemerintah katanya yang lain juga bisa menyesuaikan," ujar Riza di sela-sela Rapat Pansus RUU Pemilu untuk menyelesaikan lima isu krusial yang belum juga disepakati, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Riza, Gerindra tetap mempertahankan usulan PT nol persen karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar secara serentak.
BACA JUGA: L-API Nilai Pemerintah Takut Bersaing
"Jadi karena serentak tidak mungkin menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penetapan PT. Kan sudah digunakan untuk Pemilu 2014. Jadi tiket yang robek ya enggak bisa dipakai lagi," ucap Riza.
Saat ditanya bagaimana dengan isu lain, misal pembagian kursi per daerah pemilihan, Riza mengatakan dapat dinegosiasikan.
BACA JUGA: Rapat Pansus Pemilu Kembali Deadlock, Pemerintah Tetap Optimistis
"Kan arahnya (untuk DPR, red) antara 3-8 (kursi bagi setiap daerah pemilihan). Tapi pemerintah tidak keberatan menyesuaikan. Partai lain ingin 3-10, meski partai besar ingin 3-8," ucap Riza.
Demikian juga dengan pembagian terhadap tambahan 15 kursi DPR, menurut Riza sudah disepakati daerah mana saja yang akan mendapat tambahan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memaksakan PT 20 Persen Bertentangan dengan Putusan MK
Redaktur & Reporter : Ken Girsang