jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah berencana menaikkan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar.
Menurut Sri Mulyani, anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp 198 triliun jika Pertalite dan Solar tidak naik.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Sebut Kinerja APBN Agustus 2022 Menunjukkan Tren Positif
“Kami perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp 198 triliun. Kalau tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/8).
Sri Mulyani menuturkan subsidi energi sudah mengalami kenaikan tiga kali lipat yaitu dari Rp 158 triliun ke Rp 502,4 triliun.
BACA JUGA: Presiden Kembali Bahas soal Kenaikan BBM Bersubsidi, Jadi, nih?
Pada kondisi terkini, ternyata belum cukup untuk menutup kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, subsidi terakhir dinaikkan pada Juli menjadi Rp 502,4 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.
BACA JUGA: Rencana Kenaikan Harga BBM Bikin Rupiah Hari Ini Ambyar
Kenaikan itu, kata dia, dilakukan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD 100 per barel, kurs Rp 14.450 per USD, dan volume 23 juta kiloliter hingga akhir 2022.
Namun, saat ini justru harga minyak mentah terus mengalami kenaikan hingga di atas USD 100 per barel dengan kurs sebesar Rp 14.750 per USD yang berarti melemah sekitar empat persen.
“Harganya lima persen lebih tinggi kan kita asumsikan USD 100 per barel ternyata USD 104,9 per barel,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, beban APBN bertambah karena konsumsi BBM bersubsidi sangat meningkat dari perkiraan 23 juta kiloliter hingga akhir tahun menjadi 29 juta kiloliter.
“Berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang terjadi kalau form ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kiloliter (dari perkiraan 23 juta kiloliter),” kata Sri Mulyani.
Oleh sebab itu ia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa anggaran subsidi energi yang telah ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun akan terlampaui jika tidak dilakukan langkah-langkah mitigasi.
Kendati demikian, perempuan kelahiran Bandarlampung itu mengaku membeberikan tiga skema langkah mitigasi yaitu pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi.
Salah satunya, kata dia, menaikkan pagu anggaran subsidi energi menjadi Rp 698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Tetapi, jika harus naik sudah sangat berat mengingat subsidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp 158 triliun. Jadi, apapun keputusan nanti pasti akan disampaikan dalam rapat. Para menteri sekarang terus berkoordinasi,” tegas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul