jpnn.com - JAKARTA - Campur tangan asing dicurigai main di pengelolaan Blok Siak, Riau. Kecurigaan itu menyeruak karena hingga saat ini keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengelolaan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang berakhir masa kontraknya 27 November 2013 belum juga keluar.
Kecurigaan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batu Bara. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya sudah bisa menentukan sikap. Apakah blok Siak dilakukan perpanjangan kontrak dengan CPI atau dinasionalisasi jauh sebelum kontrak dengan PT CPI berakhir.
BACA JUGA: Rumah Murah Sulit Dibangun
"Ini mengindikasikan mereka (pemerintah-red) terpengaruh oleh intervensi asing, CPI, mereka tunduk pada asing," kata Marwan menjawab JPNN.com, Senin (11/11).
Dikatakannya, kalau pemerintah memikirkan kepentingan nasional sesuai konstitusi, memihak pada ketahanan energi nasional, sejak lama harusnya sudah diputus kontrak dengan CPI tidak diperpanjang.
BACA JUGA: Kepentingan Politik Bikin Urusan Saham Inalum Rumit
Dia juga mengatakan bila pemerintah melakukan perpanjangan kontrak sementara pengelolaan blok Siak dengan PT CPI bila sampai 27 November nanti pemerintah belum menentukan sikap, itu sinyal bahwa blok Siak bakal kembali dikuasai asing.
"CPI dikasih perpanjang sementara. Kalau itu benar, saya yakin ujung-ujungnya nanti (pemerintah-red) menuruti kepentingan asing. Saya kira kita perlu tegas, pengelolaan blok Siak serahkan ke nasional, bukan malah mencari-cari jalan mengamankan kepentingan asing," tegas Marwan.
BACA JUGA: Proyek Multiyears PU Kembali Terhambat Ijin Menkeu
Karena itu, Marwan mendesak pemerintah segera menentukan sikap dan pihaknya ingin pemerintah memihak kepentingan bangsa, memihak ketahanan energi dan menjalankan amanah konstitusi. Sebab, bila blok Siak tetap masih dikelola asing maka bisa mengancam ketahanan energi.
"Kita mau ketegasan, segeralah diputuskan tidak diperpanjang. Situasinya sudah beda, tidak seperti dulu. Rakyat sudah banyak paham. Kita perlu menyatakan sikap bahwa kita tidak mau selalu jadi pecundang. Presiden harus perhatikan ini, presiden harus memihak rakyatnya, jangan memihak asing," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BUMN Harus Dibentengi
Redaktur : Tim Redaksi