Sistem Rekruitmen Kepala Daerah Picu Korupsi

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki menilai banyaknya kepala daerah yang dibidik KPK karena terseret korupsi adalah hal wajarMenurut Ruki, hal itu dikarenakan proses rekrutmen kepala daerah yang sudah sarat korupsi.
 
"Ada yang keluar uang Rp 60 miliar untuk jadi kepala daerah

BACA JUGA: Kapolri Lantik Enam Kapolda Baru

Logikannya, bagaimana mengembalikan modal ituKalau masa jabatannya 60 bulan maka ia sebulan harus balik modal Rp 1 miliar

BACA JUGA: Polisi Dilarang Berpolitik

Lantas kapan mikir buat rakyatnya?" ulas Ruki dalam sebuah diskusi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/8).
 
Akibatnya, kepala daerah melakukan penyelewengan keuangan daerah untuk mengembalikan modalnya"Karena begitu dilantik, argo (pencatat waktu) untuk mengembalikan modal jalan

BACA JUGA: Agus Condro Siap Jadi Tersangka

Jadi wajar kalau banyak yang dipanggil KPK," ujar Ruki.
 
Menurut Komisaris Utama Krakatau Steel ini, biaya politik di Indonesia memang sangat mahalBahkan Ruki yang kini sedang menggalang dukungan untuk maju sebagai calon anggota DPD dariProvinsi Banten ini mengeluhkan tentang mahalnya ongkos politik.
 
"Saya setiap hari dipaksa berpikir bagaimana membiayai kegiatan di daerah pemilihan sayaBisa dibayangkan bagaimana untuk jadi kepala daerah, tentunya lebih mahal," ucapnya.
 
 
Ruki mengingatkan bahwa kini saatnya masyarakat dan parpol memilih pimpinan yang memiliki integritas"Jadi kepemimpinan itu bukan persoalan popularitas, tetapi integritas," cetusnya.(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Dukung Previkasi