jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa ulang anggota Komisi V DPR Sudewo, dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Peluang itu terbuka setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang menyita uang sebesar Rp3 miliar dari Sudewo.
BACA JUGA: KPK Sinyalir Hadirkan Anggota DPR Sudewo dalam Persidangan
Plh Direktur Penyidikan Anwar Munajah mengatakan pihaknya akan mendalami uang Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo dimaksud.
"Pada dasarnya kami di penyidikan KPK itu akan melakukan verifikasi ketelitian dan pendalaman terhadap siapa pun," kata Anwar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/11).
BACA JUGA: Nama Sudewo Gerindra, Billy Beras, hingga Anggota BPK akan Jadi Atensi KPK
Dia mengatakan apabila dari hasil pendalaman terhadap uang Rp3 miliar itu memenuhi alat bukti, bukan tidak mungkin KPK akan menaikkan status hukum Sudewo.
"Yang pada akhirnya nanti apabila memenuhi alat buktinya akan kami naikkan statusnya, intinya itu," tegasnya.
BACA JUGA: Demokrat Minta Surat Pengunduran Diri Sudewo
Sebelumnya diketahui, KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari anggota DPR Sudewo, dalam kaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11), yang memeriksa Sudewo sebagai saksi.
JPU menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Politikus Gerindra menyebut uang yang disita KPK tersebut merupakan gaji yang diperolehnya sebagai anggota DPR dan uang hasil usaha.
"Uang gaji dari DPR, kan, diberikan dalam bentuk tunai," kata dia dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.
Dalam kesaksiannya, saksi membantah menerima uang atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan oleh PT Istana Putra Agung.
Dia membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung.
Termasuk, politikus Partai Gerindra itu membantah tanggapan terdakwa Bernard Hasibuan yang pernah memberikan uang Rp500 juta melalui stafnya yang bernama Nur Widayat di Solo.
"Saya tidak pernah mendapat laporan dari staf saya atau dari Saudara Bernard atau dari Saudara Dion," katanya.
Menurut dia, perkenalannya dengan Bernard dan Dion terjadi saat proyek JGSS 4 sudah mulai dikerjakan.
Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya diadili atas penerimaan fee dari kontraktor pelaksana tiga proyek di Jawa Tengah.
Putu bersama dengan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, yang juga diadili dalam perkara yang sama, merekayasa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebagai pemenang tiga proyek perkeretaapian tersebut.
Ketiga proyek tersebut masing-masing jalur ganda KA Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6), pembangunan jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 sampai dengan KM 106+900 (JGSS 4), dan Track Layout Stasiun Tegal.
Adapun total fee yang diterima langsung oleh terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp7,4 miliar.
Sudewo pun sempat diperiksa tim penyidik KPK dalam kasus tersebut pada Kamis (3/8).
Saat itu, tim penyidik KPK mencecar Sudewo terkait dugaan adanya pemantauan proyek-proyek di Kemenhub. Hal itu turut dikonfirmasi kepada istri Sudewo, Atik Kusdarwati.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pemantauan proyek-proyek di Kemenhub," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/11). (Tan/JPNN)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Resmi Pecat Angie dan Sudewo
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga