jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 adalah dengan memastikan kelancaran pendanaan.
Hal itu disampaikan Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam acara diskusi 'Anggaran Pemilu 2024: Mitigasi Titik Rawan Demokrasi' di Jakarta (15/12/2022).
BACA JUGA: Mendagri Sentil KPU Soal Anggaran Pemilu
Menurutnya, jika dana Pemilu 2024 dipersiapkan dengan baik maka akan membuat kegaduhan di publik akibat wacana mundurnya Pemilu 2024 akan mereda.
Seperti diketahui beberapa elit politik, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: 3 Provinsi Baru Terbentuk di Papua, Anggaran Pemilu 2024 Bakal Bertambah
”Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara tepat waktu serta menjamin pelaksanannya secara jujur dan adil dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Jati.
Sebagaimana disepakati oleh Komisi II DPR bersama KPU dan Pemerintah pada 6 Juni 2022, Anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu pada 2022 (Rp 8,06 triliun), 2023 (Rp 23, 8 triliun) dan 2024 (Rp 44,7 triliun).
Namun, pada tahun ini, anggaran yang diturunkan baru mencapai Rp 3,69 triliun atau hanya sekitar 45,87 persen dari komitmen yang disetujui untuk diturunkan pada tahap pertama.
”Problem pencairan anggaran pemilu itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait kesanggupan pemerintah dalam menjamin ketersediaan seluruh anggaran pemilu. Sebab, anggaran yang tidak dapat dicairkan pada tahun ini tentu akan menambah beban APBN 2023 dan mungkin juga 2024,” kata Jati.
Dia mengingatkan agar persoalan pencairan anggaran pemilu tidak berkembang menjadi spekulasi dan rumor politik yang tidak produktif, pemerintah harus bersedia memberikan penjelasan tuntas mengenai strategi menutup 'kekurangan' anggaran 2022 pada APBN 2023 dan 2024.
Pemerintah perlu duduk bersama KPU dan DPR, kemudian menjelaskan langkah yang akan diambil untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 secara tepat waktu.
"Jangan sampai pemerintah kurang responsif sehingga memancing sebagian kalangan menghubung-hubungkannya dengan wacana penundaan Pemilu. Jika hal itu terjadi, situasi kegaduhan makin menjadi-jadi sehingga kontraproduktif bagi bangsa,” pungkas Jati. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul