Jokowi Pengin Solusi Jangka Panjang Atasi KLB di Asmat

Rabu, 24 Januari 2018 – 10:55 WIB
Presiden memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wabup Nduga, Wentius Nimiangge ke Istana Bogor guna mencari solusi atas KLB penyakit campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Foto: Setpres

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge ke Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/1) tadi malam. Pemanggilan tersebut untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

“Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apa pun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang,” ucap Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi.

BACA JUGA: Gubernur Papua Pastikan Tak Ada Relokasi Warga Asmat

Presiden mengatakan dirinya sudah memahami betul kondisi medan berat yang dihadapi di Papua. Pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. Tapi, katanya, itu upaya jangka pendek.

Dalam pertemuan itu dibahas dan diputuskan solusi jangka panjang atas KLB yang terus berulang tersebut. Untuk memastikan solusi jangka panjang dapat diimplementasikan, Jokowi meminta dari kepala daerah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut.

BACA JUGA: Ada Tim Dokter Terbang Khusus ke Asmat

Salah satu yang disinggung mantan gubernur DKI Jakarta itu adalah wacana relokasi. "Akan kita segera putuskan apakah mungkin perlu relokasi terbatas atau memerlukan infrastrukstur khusus,” sebutnya.

Setelah pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu, 24 Januari 2018 ini.

BACA JUGA: Hasto Ogah Persoalkan Menteri Rangkap Jabatan, Ini Alasannya

“Arahan Bapak Presiden perlu dilakukan pendekatan terpadu dan menyeluruh, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Idrus.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingatkan Pemda Tak Keluarkan Perda Penambah Ruwet


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler