jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Nusron Wahid mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi efektif dan saling mengisi antara pelatihan online saat ini dan offline nantinya usai pandemi COVID-19.
Nusron meyakini, banyak kalangan yang terbantu dengan Program Kartu Prakerja seperti SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
BACA JUGA: Bela Kartu Prakerja di Paripurna DPR RI, Misbakhun Kenang Rapat Bareng Jokowi
“Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu,” kata Nusron, Jumat (8/5), usai melakukan diskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
Seturut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
BACA JUGA: Ridwan Bae: Kartu Prakerja Bekal Bagi Masyarakat
Ilustrasi. Foto: source for JPNN.com
“Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK berbasis ponpes sekolah kejuruan dan vokasi juga. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” kata Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
BACA JUGA: NasDem: Hentikan Pelatihan Daring Kartu Prakerja
Nusron menambahkan, Program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
“Di tengah susah ini tidak boleh berhenti melatih SDM agar lebih produktif dan kompetitif,” ujarnya.
Jadi menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan di antaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
“Kalau dituduh koruptif lewat platform digital di mana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines,” terangnya.
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
“SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dg platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Namun, juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” tuturnya. (*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek