jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) akan membicarakan kondisi SMP swasta yang kini kekurangan murid menjelang dimulainya tahun pelajaran 2018-2019.
Itu akan dibahas dengan Dispendik Surabaya. Tujuannya, mencari solusi agar kurangnya murid tidak sampai mengganggu operasional sekolah.
BACA JUGA: KK Tak Memenuhi Syarat di PPDB, Siswa Ditolak Masuk SMPN
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Bidang Analis Yuli Purnomo mengatakan sebenarnya sudah memprediksi sepinya siswa yang mendaftar di SMP swasta tahun ini.
Bertambahnya jumlah rombel di hampir setiap SMP negeri membuat SMP swasta terkena dampak. Mereka kekurangan murid.
BACA JUGA: SMP Swasta Masih Kekurangan Murid
Naiknya pagu SMP negeri itu tidak terlepas dari tingginya jumlah siswa yang diterima di jalur mitra warga.
Realitas tersebut diketahui Yuli setelah melakukan kroscek di beberapa sekolah. Ada sekolah yang menerima 50, 70, hingga 90 siswa mitra warga.
BACA JUGA: 794 Siswa Tak Daftar Ulang SMPN
Jumlah murid mitra warga yang banyak itu tidak diimbangi dengan pagu jalur reguler dan prestasi yang tidak dikurangi. Pagu di dua jalur tersebut rupanya tidak banyak berubah. "Jadi, penambahan pagu itu pasti terjadi," jelasnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Yuli akan membicarakannya dengan Kepala Dispendik Ikhsan.
"Kemungkinan kami akan rapat hari Jumat (besok, Red)," tuturnya.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerangkan bahwa dirinya sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada kepala dispendik. Namun, hingga kemarin dia belum mendapat perkembangannya.
"Itu kan dari diknas (dispendik). Saya cek dulu. Kemarin sudah saya sampaikan soal ini," ujar ketua DPC PDIP Surabaya itu.
Menurut dia, suara MKKS bakal didengarkan. Pemkot akan mencari solusi atas keluhan-keluhan yang terjadi. Misalnya, sekolah yang hanya mendapat empat siswa. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh sekolah swasta. "Kami akan pelajari itu. Tidak bisa digebyah-uyah (disamaratakan, Red)," kata dia.
Kondisi kekurangan murid ternyata juga menimpa banyak SMP Muhammadiyah di Surabaya.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, ada sekitar sebelas SMP Muhammadiyah yang kini masih kekurangan murid.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Bidang Pendidikan Aziz Alimul Hidayat membenarkannya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menganalisis kondisi itu, kemudian mengambil sikap.
Kekurangan murid saat ini terjadi di beberapa SMP Muhammadiyah yang berada di pinggiran kota.
Yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga menengah ke bawah. "Kalau yang di wilayah tengah dan siswanya dari keluarga menengah ke atas masih stabil jumlahnya," terang dia.
Aziz tidak menampik minimnya jumlah siswa SMP swasta itu tidak terlepas dari peluang SMP negeri.
Yang menawarkan pendidikan gratis. Kondisi itu membuat banyak siswa memilih ke negeri daripada SMP swasta.
Selain itu, pihaknya akan menganalisis menurunnya jumlah siswa di beberapa SMP Muhammadiyah tersebut, apakah karena dapat kebijakan Dispendik Surabaya.
"Besok (hari ini, Red) kami rapat," jelasnya. Jika menemukan adanya kebijakan yang dirasa kurang pas, PDM akan berkirim surat ke wali kota. Tujuannya, mendapat solusi bersama bagi pendidikan di Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Bagio Fandi Sutadi menerangkan, keluhan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta terjadi karena anggaran pendidikan Surabaya yang dahulu juga menangani SMA/SMK kini banyak mengalir ke SMP dan SD.
Dia sepakat dengan langkah memudahkan warga tak mampu mendapat pendidikan.
Namun, sekolah swasta bisa mati perlahan jika kebijakan tersebut diteruskan. "Ini sudah tidak bicara PPDB. Tapi, kebijakan pendidikan. Ranahnya wali kota," ujar Sutadi, mantan pejabat Pemkot Surabaya itu.
MKKS sudah berkirim surat ke wali kota. Namun, hingga kini tidak ada respons.
Karena itu, Sutadi meminta MKKS mengirim ulang surat tersebut. Selain itu, data-data SMP yang kekurangan murid harus dilampirkan.
Menurut dia, Risma harus turun tangan untuk menangani permasalahan itu. Sebab, dinas pendidikan (dispendik) tidak akan mampu.
Menurut dia, dispendik hanya menjalankan program kerja dan instruksi dari Risma. (elo/sal/c10/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa PPDB Tetap Serbu Sekolah Favorit
Redaktur & Reporter : Natalia