Soal Afirmasi, Golkar Tak Konsisten

JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Ani Sutjipto, menilai Partai Golongan Karya (Golkar) tidak konsisten dalam memberlakukan afirmatif action (mendorong keterwakilan perempuan di parlemen).“Saya sungguh mempertanyakan kesungguhan partai Golkar soal afirmasi iniDalam proses pembuatan undang-undang Pemilu di DPR, Golkar begitu lantang menyuarakan afirmasi

BACA JUGA: KPK Tangapi Positif Instruksi SBY

Tapi setelah jadi undang-undang dan direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, Golkar tidak berpihak lagi,” kata Ani Sutjipto, dalam diskusi di DPP Partai Golkar Slipi Jakarta, Selasa (31/3).

Tampil bersama caleg Binny Buchari dan Meuthia Hafidz serta Anggota KPU Andi Nurpati, Ani Sutjipto dalam diskusi yang dimoderatori oleh Razak Manan menuding Golkar sebagai partai yang tidak punya tanggung jawab terhadap penguatan keterwakilan perempuan di parlemenPadahal celah untuk mengeksekusi afirmasi tersebut masih sangat terbuka lebar karena peranan partai politik untuk menentukan para caleg bisa lolos jadi anggota dewan masih sangat besar

BACA JUGA: Sepi Hadirin, Diskusi Panel Media Berjalan Menarik

“Meraih suara 30 persen itu sangat sulitKetika itu tidak terpenuhi, maka penentuan siapa yang bakal jadi anggota dewan itu ditentukan oleh pengurus parpol,” kata Ani Sutjipto lagi.

Menurut Ani, pentingnya mengakomodasi dan merealisasi afirmasi dalam pemilu 2009 ini jangan dipahami sebagai politik belas kasihan terhadap perempuan

BACA JUGA: SBY Perintahkan Jhonny Allen Datangi KPK

Bangsa ini tengah mengalami kesenjangan gender hingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan“Ada kesenjangan riil soal genderSangat jomblang, 95 berbanding 5Ini sangat berpengaruh pada pada produk kebijakan,” tegas Ani Sutjipto.

Afirmasi bukanlah sebuah keinginan untuk memberikan tempat yang lebih atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuanAfirmation Action lebih kepada membukakan akses kepada perempuan untuk sama-sama bertarung dengan laki-laki secara fair play, imbuhnya.Jika para perempuan pada akhirnya lolos untuk jadi anggota dewan jangan pula diartikan sebagai kebaikan hati kaum laki-lakiMereka itu dalam kenyataannya ikut bertarung, kata Ani.

Di tempat yang sama,  Anggota KPU Andi Nurpati menjelaskan bahwa KPU hanya mengurus para caleg yang lolos menurut UU PemiluDi luar itu, misalnya para caleg yang meninggal, atau terbukti melanggar uu proses penggantiannya diserahkan ke parpol masing-masing“Ini sebuah peluang bagi Partai Golkar untuk memperlihatkan kembali komitnya terhadap afirmasiDemikian juga halnya dengan pergantian antar-waktu,” ujar Andi Nurpati.

Sementara dua caleg Golkar masing-masing Binny Buchari dan Meuthia Hafidz mengeluhkan praktek politik uang yang dilakukan oleh caleg laki-laki di semua daerahDua caleg Golkar itu berharap praktek politik uang segera dihentikan dan secara bersama-sama membangun suasana politik yang lebih kondusiffas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Divonis 6 Tahun, Budi Banding