jpnn.com, JAKARTA - Honorer tenaga kesehatan (nakes), baik bidan maupun perawat, meminta afirmasi kepada pemerintah dalam pengadaan PPPK 2022.
Pasalnya, dalam pengadaan PPPK 2019 tidak ada afirmasi bagi mereka. Permintaan hanya fokus kepada guru honorer.
BACA JUGA: Ketua Komisi X DPR: Angkat Dulu Semua Guru Honorer Negeri jadi PPPK, Itu Baru Fair
Menanggapi permintaan honorer nakes tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyatakan legislatif komitmen untuk menyuarakan aspirasi itu kepada pemerintah. Namun kembali pada kekuatan anggaran.
Seberapa banyak anggaran yang tersedia untuk mengangkat honorer nakes.
BACA JUGA: Irma Chaniago Ungkap Masalah Besar dalam Rekrutmen PPPK 2022
Jangan sampai kata Irma Chaniago, antara formasi yang diusulkan tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia. Alhasil Pemda kesulitan memberikan gaji.
"Prinsipnya usulan honorer nakes tersebut akan kami koordinasikan dengan pemerintah dan melihat kesiapan anggaran," terang Irma Chaniago kepada JPNN.com, Minggu (16/1).
BACA JUGA: Irma Chaniago Minta Jangan Bebani Pemda dengan Anggaran PPPK 2022
Dia mengungkapkan sesuai amanat Presiden Joko Widodo, penyelesaian masalah honorer tuntas pada 2023. Itu berarti tinggal setahun lagi mendekati batas waktu.
Politikus Partai Nasional Demokrat ini mengatakan perlunya rapat gabungan lintas instansi untuk menangani masalah honorer ini. Antara pusat dan daerah harus saling bersinergi.
"Masalah honorer yang diselesaikan lewat jalur PPPK akan tuntas bila Menkeu, MenPAN-RB, Mendagri duduk bersama dengan Pemda karena ada konsekuensi anggaran," pungkas Irma Chaniago.
Sebelumnya Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo, Ajun mengeluhkan bagaimana kesulitan honorer nakes saat ikut seleksi PPPK 2021. Banyak yang tidak lulus karena tidak adanya afirmasi seperti yang diterima peserta PPPK guru. PPPK guru malah memberikan afirmasi kompetensi teknis hinggap 100 persen. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Adil
Reporter : Mesya Mohamad