jpnn.com - JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie menilai kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengimpor busway/BKTB dari China tidak sejalan dengan program Indonesia mendorong penguatan dan pembangunan industri dalam negeri.
"Terlepas dari kondisi bus yang disebut-sebut rusak, karatan dan seperti bus bekas, kebijakan impor secara utuh bus tersebut jelas tidak pro-industri dalam negeri," kata Marzuki Alie, saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1).
BACA JUGA: Jelang Pemilu, Momen Tepat KPK Usut Dugaan Korupsi Dana Haji
Menurut Marzuki, bangsa ini telah membuktikan kemampuannya untuk membangun industri. Harusnya, pemprov DKI Jakarta tidak mengimpor bus secara utuh karena Indonesia sanggup membuatnya. Kebijakan impor itu menandakan pemprov DKI Jakarta tidak berniat membangun kemandirian industri otomotif.
"Faktanya, bus-bus yang dibangun industri karoseri dalam negeri memiliki aspek teknis yang mampu bersaing dengan industri sejenis di luar negeri. Bus tersebut udah banyak digunakan di Indonesia dan luar negeri. Jadi kenapa harus impor? Katanya mau membangun ekonomi dalam negeri, tapi urusan bus saja harus impor," tanya Marzuki Alie.
BACA JUGA: Pencucian Uang Wawan, KPK Geledah Sejumlah Tempat
Dibandingkan dengan bus impor dari China yang dibeli oleh pemprov DKI Jakarta, bus buatan dalam negeri jauh lebih baik. ”Kalau bus nya seperti itu, kita mampu membuat yang lebih baik dari aspek kualitas. Jadi saya sangat prihatin, ditambah lagi adanya dugaan mark up dalam pengadaan bus tersebut," jelasnya.
Selain itu lanjutnya, membeli bus dari luar negeri mengakibatkan devisa lari ke luar negeri dan hilangnya kesempatan anak bangsa untuk bekerja di sektor industri rancang bangun. Kalau bus itu dibangun di dalam negeri, paling tidak ada sedikit upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan negara lainnya.
BACA JUGA: PWI Surabaya Dukung Dahlan Iskan Jadi Presiden
Apapun alasan yang dikemukakan Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian bus tersebut menurutnya, sulit diterima akal. Terlebih ditemukan adanya kerusakan disaat bus itu sampai di Jakarta. "Karena itu, saya minta aparat penegak hukum menyelidiki proyek pengadaan bus itu," sarannya.
Terkait adanya tindakan Gubernur Joko Widodo terhadap sejumlah pejabat pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut, Marzuki menilai itu sebagai sikap lepas tanggung jawab.
"Dimana tanggungjawab pemimpin kalau selalu saja bawahan yang diberikan sanksi? Yang mengambil kebijakan impor bus itu kan bukan bawahan tapi pimpinan," ungkap mantan Sekjen Partai Demokrat itu. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Data Nama yang Lulus tak Lengkap, Forum Honorer Protes
Redaktur : Tim Redaksi