jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus merespons pemberitaan yang beredar di sejumlah media sosial bahwa Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru pengganti Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun 25 Januari 2021.
Menurut Petrus, meskipun pemberitaan soal penunjukan nama Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis, belum terkonfirmasi, namun yang perlu dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana menjawab kebutuhan negara terkini dan untuk ke depan, dengan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini.
BACA JUGA: Begini Penjelasan Azis Syamsuddin soal Surat Presiden tentang Calon Kapolri
“Di tengah munculnya gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan basis ormas radikal dan berpaham khilafah yang ada di mana-mana dan belum tertangani dengan baik, maka kriteria untuk menjadi Kapolri setelah Jenderal Idham Azis adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI tanpa kenal gigi mundur,” ujar Petrus Selestinus kepada wartawan, Selasa (12/1/2021).
Kriteria Tidak Kenal Gigi Mundur
BACA JUGA: Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis Harus Mampu Membangun Peradaban
Petrus menilai sangat tidak realistis sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo, untuk jabatan Kapolri, karena ia tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri. Apalagi selama Kabareskrim dipimpin Komjen Listyo Sigit Prabowo, terjadi masalah mismanagement penanganan kasus Djoko S Tjandra, yang berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean.
Selain itu, menurut Petrus, Kapolri baru 2021 ke depan harus mampu mewujudkan komitmen nasional dan internasional negara dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi. Yaitu menjaga NKRI dari ancaman ideologi khilafah, radilalisme, intoleransi dan terorisme demi mewujudkan ketertiban dunia sebagai komitmen internasional.
BACA JUGA: Profil Komjen Boy Rafli Amar, Calon Kapolri, Karier Mirip Jenderal Tito?
“Karena itu, teori Irjen Pol. Moh Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya bahwa menghadapi ormas radikal "tidak ada gigi mundur". Inilah yang harus menjadi style Polri ke depan dan sosok tidak ada gigi mundur seperti inilah yang layak jadi Kapolri, sesuai kebutuhan negara pada saat ini,” kata Petrus yang juga Advokat Peradi ini.
Buka Kotak Pengaduan
Petrus menjelaskan sebelum terlambat dan masih ada waktu, Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka Kotak Pengaduan untuk menampung informasi dari masyarakat tentang rekam jejak atau track record para calon Kapolri, agar Kompolnas dan DPR tidak terjebak dalam pola rekrutmen yang bersifat tertutup, seperti membeli kucing dalam karung.
Petrus menilai media mengangkat rekam jejak prestasi Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo diukur dari pengungkapan kasus Novel Baswedan dan kasus penangkapan Djoko S. Tjandra, sebagai referensi menuju TB 1 (sebutan Jenderal Polisi disandang oleh Kapolri atau Tri Brata 1, red), maka di mata publik, ini adalah langkah mundur dan sangat memalukan.
“Untuk itu kotak informasi dari masyarakat pencari keadilan mutlak ada dan harus dibudayakan,” tegas Petrus.
Publik melihat penanganan kasus Novel Baswedan dilakukan secara setengah hati dengan hasil minus malum. Sementara, kasus Djoko S Tjandra justru merupakan potret buram kegagalan Komjen Listyo Sigit Prabowo, karena Djoko S Tjandra sempat melanglang buana mengurus KTP, mengajukan PK dan lain-lainnya terkesan dibiarkan dengan daya rusak yang tinggi, hingga berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbal.
“Karena itu, demi masa depan NKRI, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, tidak layak diusulkan apalagi dipilih jadi Kapolri 2021 ke depan,” kata Petrus.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich