Soal Capping, Tanyakan ke Pak Dahlan

Rabu, 12 Januari 2011 – 18:33 WIB
JAKARTA— Rencana PT PLN melakukan pencabutan pembatasan tarif listrik (capping) bagi kalangan industri ternyata belum banyak diketahui oleh para pejabat terkait di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IITermasuk Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar

BACA JUGA: AJB Bumiputera Incar Kenaikan Premi

Mantan bos Bulog ini mengaku belum mengetahui persis kebijakan yang dilakukan oleh PLN itu


"Persoalan ini banyak memicu misscommunication, karena masih simpang siur.Yang tahu soalm itu antara menteri ESDM dan PLN

BACA JUGA: IPO Agung Podomoro Rp 2,24 Triliun

Kalau mau jelas, tanyakan langsung saja ke Pak Dahlan," kata Mustafa saat didesak wartawan di Jakarta, Rabu (12/1).

Mustafa hanya menegaskan bahwa antara Pemerintah dan DPR sudah menyepakati untuk tidak menaikkan TDL
Namun, soal pelepasan capping memiliki aturan sendiri

BACA JUGA: BJBR Rilis Obligasi dan Akuisisi BPR

"Kalau saya jelaskan nanti susahKalau mau penjelasan singkat dan mudah, tanya pak Dahlan sajaNanti dijelaskan sama dia sesingkat-singkatnya dan bisa dipahami bersama,’’ kata Mustafa mengelak

Sementara ditempat terpisah, Manajer Senior PLN Bambang Dwiyanto menyatakan pencabutan pembatasan tarif listrik (capping) bagi kalangan industri, bertujuan menjaga subsidi listrik yang dialokasikan dalam APBN tahun ini"Kami melakukan capping untuk menjaga subsidi yang diberikan negara," ujar Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN (persero), Bambang Dwiyanto, Rabu (12/01)Dalam APBN, subsidi di sektor listrik tahun ini sebesar Rp 40,7 triliun.

Ia melanjutkan, pencabutan capping tidak membuat perusahaan menangguk keuntungan besarBambang juga tidak menjelaskan kepastian sikap PLN setelah mendapat teguran dari Menteri terkait pencabutan capping secara sepihak itu"Yang pasti, kalau capping tidak dicabut subsidi bisa melonjak nantinya," kata Bambang tanpa merinci angka lonjakan yang bisa diperkirakan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Saleh mengaku telah memberikan teguran kepada PT PLN, karena katanya pemerintah belum menyetujui kebijakan yang diambil PLN tersebut‘’Menteri ESDM belum menyetujui ituKita sudah menegur PLN kemarinBeberapa kali sudah kita rapatkan soal itu sejak akhir bulan lalu,’’ kata Darwin.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta KF Tunda RUPS


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler