jpnn.com, TANGERANG - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diani tidak mempersoalkan jika dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada 2019 mendatang, jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dana desa.
"Enggak apa-apa, yang penting perhatiannya. Asalkan bertahap, enggak masalah. Buat kita, yang penting ada keadilan," kata Airin usai mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indoensia (TEI) ke-33 Tahun 2018, di Hall Nusantara, Ice BSD Tangerang, Banten pada Rabu (24/10).
BACA JUGA: Jokowi Tak Masalah Terus Dikritik soal Dana Kelurahan
Wali Kota Tangerang Selatan itu menyebutkan bahwa di kota juga ada masalah yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk imenyelesaikan persoalan itu, maka antara pusat dan daerah harus bersama-sama.
"Enggak mungkin satu daerah, desanya maju, kelurahannya masih belum, karena di kabupaten pun ada kelurahan dan di kota pun ada desa," jelasnya.
BACA JUGA: Polemik Dana Kelurahan, Begini Penjelasan Ketua Apeksi
Bila penganggaran dana untuk kelurahan ini berjalan sesuai harapan di RAPBN 2019, maka penggunaannya akan didasarkan pada usulan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah tentu akan melihat mana yang boleh dan tidak boleh.
"Pengalaman kami, ketika usulan dari masyarakat, pasti lebih efektif karena partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu ada. Hampir sama dengan Musrenbang. Ini usulan, nanti yang menentukan aturan kan dari pusat," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Nizar: Yang Sontoloyo Itu Kalau Ngotot Minta Dana Kelurahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Kelurahan Dialokasikan Lewat DAU
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam