Soal DBD, DKI Kurang Tanggap

JAKARTA - Dinas Kesehatan (dinkes) DKI Jakarta kembali mendapat sorotan tajamSetelah gagal mencegah merebaknya kasus gizi buruk di ibu kota, kali ini dinas kesehatan juga gagal membendung wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

BACA JUGA: Buang Puntung Rokok Sembarangan Didenda

Hal ini setelah DKI Jakarta dinyatakan provinsi dengan kasus DBD terbanyak kedua se IndonesiaJakarta hanya kalah dari Provinsi Bali yang berada di peringkat pertama penyebaran DBD.

Berdasar data Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, kasus DBD di DKI sebesar 18.006 kasus, dengan tingkat kejadian rata-rata sebesar 202,4 per 100.000 penduduk

BACA JUGA: Foke Apresiasi Budaya Jakarta Bernuansa Portugis

Angka tersebut jauh di atas target nasional, yaitu 150 per 100.000 penduduk.

“Melihat tingginya kasus DBD di Jakarta, kami melihat ada tiga masalah yang luput dari perhatian DinkesPertama pencegahan DBD yang belum optimal, kedua timbulnya kasus DBD yang selalu berulang setiap tahunnya, dan ketiga penangganan korban DBD yang belum maksimal,” kata Dwi Rio Sambodo, anggota Komisi E DPRD DKI, Senin (13/6).

Rio menabahkan kalau memang saat ini pihaknya melihat ada upaya yang dilakukan oleh Diskes dalam hal pencegahan yaitu Jumantik, Juru Pemantau Jentik

BACA JUGA: Dua Jaguar Tambah Koleksi Taman Safari

Akan tapi hal ini belum menjangkau seluruh masyarakat DKISehingga hasilnya tidak maksimal, dan DBD tetap menjadi ancaman warga.

“Kami mendapatkan laporan kalau ada beberapa wilayah di Jakarta yang belum dikunjungi oleh Jumantik,” ujarnya.

Lalu terkait terulangnya masalah ini setiap tahunnya, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan kalau Pemprov harus mempunyai rumusan tentang pemberantasan masalah iniJika ada rumusannya kemungkian besar pada tahun depan angkanya bisa diturunkan.“Jika mempunyai acunan akan terlihat jelas apa yang harus dilakukan sehingga kejadian ini tidak terulang lagi,” katanya.

Dan untuk penangganan korban DBD yang belum maksimal, menurut Dwi, hal ini terlihat ada beberapa kasus pasien yang terbengkalai di rumah sakit dan juga kurang mendapatkan pelayanan yang baikSelain itu terkait dengan korban dan juga lingkungannya, pemprov yang biasa melakukan penyemprotan sarang nyamuk atau yang dikenal dengan fogging terkadang tidak pada tempatnya.

“Terkadang daerah yang banyak kasus DBD tidak dilakukan penyemprotan akan tapi daerah yang tidak kena kasus malah sering dilakukan penyemprotan,” katanya.

Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Ahmad Harjadi, mengakui saat ini DBD ditemukan hampri di seluruh wilayah DKI JakartaHal ini disebabkan pemahaman dan kepedulian masyarakat, terhadap upaya pencegahan penyakit DBD masih belum optimal.  “Upaya untuk pencegahan atau aspek preventif atas  penyakit DBD belum maksimal.  Belum semua masyarakat bergerak untuk pencegahan,” ungkap Harjadi.

Ia menjelaskan, di Provinsi DKI Jakarta, sejak bulan November 2004, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Fauzi Bowo, telah mencanangkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap hari Jumat selama 30 menitKebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian DBD ini diprioritaskan pada upaya pencegahan dan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk self jumantik.

“Perlu saya tekankan, setiap warga DKI Jakarta adalah jumantik bagi dirinya sendiri, rumah tangga dan lingkungan sekitarnya,” kata Ahmad Harjadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengakui Jakarta menjadi penyumbang kedua terbesar kasus demam berdarah dengue secara nasionalUntuk itu, Dien menilai sudah sepatutnya pemerintah bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat menggalakkan kampanye DBD"Kami mengajak masyarakat untuk melakukan kampanye sadar dan peduli DBD," tandasnya(wok)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Satpol PP Siap Sisir Minimarket Penjual Miras