Soal DBH Daerah, Menkeu Siap Transparan

JAKARTA - Tudingan banyak daerah penghasil migas yang selama ini menilai pemerintah pusat tidak transparan dalam hal perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas, dijawab oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniKepada wartawan, Senin (1/3), saat ditemui di gedung DPR RI, Sri mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Cost Recovery yang sedang dibahas saat ini, telah dimasukkan segala keluhan dari daerah penghasil migas tersebut.

"Sebenarnya waktu (penyusunan) PP Cost Recovery, kita sudah banyak tukar pikiran dengan BP Migas dan (Kementerian) ESDM, apa-apa yang dianggap penting

BACA JUGA: 52 Kota di Indonesia Alami Inflasi

Nanti semuanya dituangkan dalam PP Cost Recovery, yang di satu sisi tidak (perlu) membuat ketakutan kontraktor migas, tapi juga di sisi lain bisa memberikan transparansi penerimaan, pembukuan dan cara perhitunganIni semua agar daerah-daerah yang selama ini menuntut transparansi DBH bisa mendapatkan data yang akurat," kata Sri.

Dalam kesempatan yang sama, Sri menegaskan agar para kontraktor migas juga tetap harus mengikuti disiplin tata kelola yang baik atau good governance

BACA JUGA: Upah Buruh Hanya Naik Rp 294

Sementara itu katanya, agar iklim pencapaian target migas bisa tercapai, pemerintah juga berusaha menjamin agar tidak ada peraturan yang membuat takut para kontraktor migas dalam bekerja mencapai target lifting minyak yang sudah disepakati bersama.

"Di satu sisi, kita ingin para kontraktor tetap mengikuti disiplin tata kelola atau good governance, sesuai prinsip umum yang diterapkan negara industri migas di mana sajaTapi di sisi lain, kita juga tidak ingin membuat para kontraktor ini merasa terganggu, sehingga membuat iklim investasi dan produksi terpengaruh," katanya.

Hal itu juga terutama, kata Menkeu, karena saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi melaksanakan APBN 2010

BACA JUGA: Awal 2010, Harga Grosir Naik 0,91 Persen

Dari sektor migas, dikatakan Sri pula, banyak faktor nantinya yang akan mempengaruhi jalannya APBN 2010 dan APBN-P 2010Terutama dari tiga hal mendasar yang selalu mempengaruhi penerimaan negara.

"Pertama, nilai atau lifting akan sangat mempengaruhi asumsiKedua, faktor ketidakpastian dari sisi harga migas itu sendiri, dan ketiga adalah perubahan nilai tukarKetiganya ini sangat mempengaruhi secara langsung, baik penerimaan atau pengeluaran pemerintah, terutama dari sisi subsidiOleh karena itu, pemerintah akan mengatur sektor ini agar memiliki satu tata kelola, untuk memaksimalkan kepentingan negaraKarena kepentingan negara itu penting," jelas Sri(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Padi 2010 Diprediksi Naik