jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kasus dugaan perundungan atau bullying di Binus School Simprug, Jakarta Selatan yang menimpa siswa berinisial RE.
Untuk mengurai polemik tentang kasus ini, Komisi III DPR RI mendatangkan pihak korban, Binus, maupun kuasa hukum para terduga pelaku agar masing-masing memberi keterangan.
BACA JUGA: Korban Bullying Buka Suara di DPR, Sebut Pelaku Anak Ketua Partai
Pihak RE dalam forum itu menjelaskan bagaimana dugaan perundungan yang dialaminya, sedangkan dari Binus menyebut yang terjadi adalah perkelahian dengan kesepakatan antar-siswa yang terlibat.
Terkait laporan yang masuk, Sahroni menilai pelaporan di ranah hukum sebaiknya dilakukan oleh pihak korban setelah duduk perkaranya jelas.
BACA JUGA: Ini Lho Tampang IS, Tersangka Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Nia Kurnia Sari
"Saya ingatkan kepada semua pihak agar jangan sampai penegakkan hukum itu digunakan untuk menunjukkan kekuasaan sekelompok orang secara seenaknya. Ini penting. Jadi, kuasa hukum jangan asal lapor ke polisi, menggunakan kekuasaan untuk kasus yang belum tentu benar,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (17/9/2024).
Legislator Partai NasDem itu juga menambahkan bahwa dalam pengusutan kasus ini, sangat penting agar para penegak hukum maupun pihak-pihak terkait tidak mengaitkan Binus sebagai lembaga dengan bullying, karena faktanya masalah yang terjadi adalah antar-murid.
BACA JUGA: Seorang Mahasiswa Tewas di Depan SPBU Kelud Semarang, Diduga Korban Pembacokan
"Perlu diingat agar sekolah jangan pernah disalahkan dalam kasus bullying ini, karena ini adalah masalah antar-oknum murid sendiri yang juga belum tentu benar. Jadi, kita harus lebih hati-hati di sini," tuturnya.
Terakhir, Sahroni mendorong kuasa hukum agar duduk bersama dan berupaya mencari solusi yang win-win bagi semua pihak.
"Justru dalam hal ini, para kuasa hukum seharusnya duduk bersama, cari titik temu, titik tengah yang bisa diterima semuanya. Jangan asal lapor polisi, dan jangan sampai penegakkan hukum ini dijadikan alat kekuasaan sekelompok orang," ujar Sahroni.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam