jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) merespons kabar terkait batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu mengatakan salah satu alasan pembatalan haji karena Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.
BACA JUGA: Soal Isu Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Begini Respons DPR
PJ Ketua Umum PB HMI Abd Muis Amiruddin menyebut situasi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau sejak awal sudah dibicarakan secara bersama-sama antarlembaga.
"Kerajaan Arab Saudi sejak awal kan belum pernah mengundang Indonesia untuk penandatanganan nota kesepahaman tentang persiapan haji 2021, itu memang berarti bahwa Indonesia tahun ini belum diberi ruang untuk bicara kuota haji tahun ini,” ujar dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/6).
BACA JUGA: Informasi dari Polda Metro Jaya Terkait Laporan Roy Suryo
Muis mengatakan bahwa biasanya persiapan pemberangkatan itu biasanya melalui persiapan yang panjang, tidak hanya sekadar pemberangkatan tetapi termasuk pemondokan, persiapan katering, persiapan vaksinasi dan lain-lain sebagainya.
“Karena persiapannya panjang jadi mestinya sejak dulu sudah dikomunikasikan secara terbuka antarlembaga agar masyarakat juga bisa memberikan penilaian,” jelas dia.
Muis melanjutkan bahwa pernyataan Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR wajar-wajar saja karena memang Indonesia memang belum dapat kejelasan.
Karena itu seharusnya kerajaan Arab Saudi dalam hal ini otoritas haji sejak awal memberi kepastian kepada Indonesia. Menurut dia jika tidak ada kejelasan seperti itu wajar saja akan mengundang berbagai opini.
“Poinnya adalah setidaknya Kedubes Arab Saudi sudah memberi klarifikasi dan membuka ruang untuk berkomunikasi, tentu itu sisi positif dari pernyataan Bapak Sufmi Dasco,” kata dia.
Muis menyarankan agar seluruh stakholder yang mengurusi haji Indonesia termasuk Arab Saudi yang memiliki otoritas haji mestinya duduk bersama membicarakan ini dengan baik agar rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan.
“Buka komunikasi dengan segera antarlembaga, uraikan semua pandangan di sana hingga mendapatkan titik terang dan menguntungkan semua pihak,” katanya. (rhs/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti