JAKARTA - Komitmen pasangan capres/cawapres untuk menuntaskan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu masih diragukanNamun diantara ketiga pasangan, SBY dinilai cukup diuntungkan karena terbebas dari kasus pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan Direktur Ekesekutif Setara Institute, Hendardi dalam diskusi Mengukur Visi Misi Capres/Cawapres Bidang HAM di Jakarta, Rabu (17/6)
BACA JUGA: Perusakan Baliho Capres Ancam Konflik Massa
"Tidak ada satu pasangan capres/cawapres pun yang benar-benar bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu," ujar Hendardi.Namun dalam kesempatan itu Hendardi mengajak pemilih untuk memberikan penilaian terhadap ketiga pasangan dari sudut pandang HAM
BACA JUGA: Tim Kampanye SBY Seteril dari pejabat BUMN
“Kalau mau dilihat jujur dari ketiga pasangan itu nampaknya memang SBY yang paling tidak bermasalah dengan HAM
Sementara dua capres pasangan lainnya, lanjut Hendardi, cawapresnya terindikasi terlibat dalam kasua pelanggaran HAM berat
BACA JUGA: Mega-Prabowo Gemukkan Kabinet
Disebutkannya, adalah hal keliru jika muncul anggapan dengan menjadi cawapres maka dosa masa lalu akan dilupakan publikHendardi menambahkan, jika presiden ataupun wakil terpilih ternyata diduga sebagai pelanggar HAM berat maka hal itu akan menyulitkan posisi Indonesia dalam hubungan internasionalDicontohkannya, presiden yang tidak terlibat persoalan HAM akan leluasa bepergian ke luar negeri
Hendardi mengingatkan agar peristiwa penangkapan Sutiyoso di Autralia dan Johny Lumintang di Amerika Serikat tidak terulang ke diri presiden ataupun wakil presiden terpilih“Pemerintahan yang akan datang akan memiliki kendala serius jika dipimpin oleh orang-orang yang pernah melanggar HAMMereka tentunya tidak akan berani berkunjung ke luar negeri karena bisa saja ditangkap seperti yang pernah terjadi pada Presiden Agusto Pinochet (Diktator Chili)," tuturnya(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percepat Jembatan Selat Sunda
Redaktur : Tim Redaksi