jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan urusan pergantian dan penunjukan menteri merupakan hak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Eddy merasa tidak perlu mengomentari terlalu jauh sosok yang seharusnya menjabat atau digantikan dari pos kementerian.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Gatot dan Terawan Akrab, KPK Datangi Kantor PDIP, Ada Aturan Baru tentang PNS
"Itu, kan, prerogatif presiden, siapa pun ditempatkan di situ figurnya," kata pria Jakarta tersebut saat dihubungi, Kamis (15/4).
Menurut Eddy, saat ini PAN bukanlah partai pendukung pemerintah. Namun, PAN berupaya jernih dalam menentukan sikap politik terhadap kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Titipkan Dua Hal soal Reshuffle Kabinet
"Kami memberikan masukan yang sifatnya konstruktif, dan apa yang disampaikan oleh PAN itu tentu untuk kepentingan bersama yang positif," kata legislator daerah pemilihan Jawa Barat III.
Wacana reshuffle mulai mengemuka setelah muncul pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar. Menurut dia, Presiden Jokowi bakal melantik dua menteri baru.
BACA JUGA: Wacana Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Jangan Didramatisasi, Sikapi Biasa Saja
"Presiden insyaallah akan melantik menteri baru," kata Ngabalin di Twitter akun @AliNgabalinNew, Rabu (14/4). Ngabalin telah memperbolehkan tulisannya di Twitter untuk dipublikasikan.
Namun, terkait identitas calon menteri yang akan dilantik, Ngabalin belum mengungkapkannya pada publik.
Dia meminta publik menunggu keputusan eks Gubernur DKI Jakarta itu terkait reshuffle.
"Adakah menteri-menteri lain yang akan di lantik, kapan dan siapa para beliau itu? Wallahualam bissawab. Itu hak prerogatif presiden dan tunggu," beber Ngabalin. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan