jpnn.com - BATAM - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusuma tegas menyatakan partainya tidak menerima undangan untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Semarang, Jawa Tengah.
Karena itu, pria yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI itu pun heran Emron Pangkapi disebut-sebut turut hadir. Jika kehadiran Emron dalam kapasitas mewakili PPP, Dimyati mengaku akan melakukan protes ke DPP PDIP. Sebab, Ketum PPP yang sah secara konstitusi itu adalah pimpinan Suryadharma Ali (SDA).
BACA JUGA: Lulus TKD, Kunci Awal Jadi CPNS
"Saya tidak tahu undangan itu, apakah ditujukan untuk pribadi atau partai. Harusnya kalau untuk partai politik maka harus ke Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Karena Ketua Umum PPP masih SDA," kata Dimyati di sela-sela Press Gathering MPR RI di Batam, Jumat (19/9).
Saat ditanya apakah PDIP sengaja mengundang Emron sebagai Ketua Umum PPP untuk memperkeruh suasana internal PPP atau menarik PPP keluar dari Koalisi Merah Putih, Dimyati tidak mau berandai-andai.
BACA JUGA: Tuntutan JPU kepada Anas Dianggap tak Sesuai Fakta
"Saya tidak tahu, itu urusan PDIP apakah ingin menarik koalisi atau bagaimana. Kecuali saya melihat surat undangan PDIP yang kemudian mengundang Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum PPP. Itu baru jelas dan PDIP salah, sehingga kami akan protes ke PDIP, kalau itu terjadi," tegasnya.
Kalau surat itu ditujukan PDIP hanya untuk Ketua Umum PPP, lalu kebetulan dipegang oleh Emron Pangkapi, Dimyati juga mempertanyakan kemana alamat surat itu ditujukan. Ditegaskannya, hingga kini Ketum PPP masih Suryadharma Ali dan itu hasil Muktamar/Kongres di Bandung. Setiap partai harus menghormatinya.
BACA JUGA: Ibarat Wanita Cantik, Jokowi-JK tak Boleh Dikritik
"Saya ingatkan kepada semua partai politik dan lembaga negara bahwa Ketua Umum PPP masih Suryadharma Ali. Kalau ada yang mengaku ketua umum dan telah memberhentikan SDA sebagai Ketua Umum PPP. Itu adalah orang yang melakukan kudeta sehingga mencoreng nama baik PPP," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hak Politik Dicabut, Luthfi: Itu Soal Mudah
Redaktur : Tim Redaksi