PANGKALAN BUN – Tokoh-tokoh di Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat selama ini sudah banyak dibodohi terkait berlarutnya Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar)Buktinya, sampai saat ini permasalahan Kobar tak kunjung selesai dan belum menghasilkan bupati definitif.
Kornaen Lambung, salah seorang tokoh Dayak dari Kalteng, menegaskan bahwa selama ini pemerintah pusat direcoki dengan upaya penolakan pelantikan bupati oleh pihak yang mengatasnamakan suku Dayak
BACA JUGA: Kader Muda Demokrat Pertanyakan Pencekalan Nazaruddin
“Kalau sampai pemerintah pusat percaya dengan kabar-kabar misalnya Dayak ikut-ikutan soal pemilukada Kobar, lalu bilang akan menolak bupati definitif yang dilantik, berarti pemerintah pusat sudah mudah dibodohi oleh informasi yang menyesatkanMenurutnya, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah termasuk di Kabupaten Kobar merupakan rakyat Indonesia yang taat terhadap hukum dan konstitusi
BACA JUGA: PKB Incar Pemilih Pemula
Bahkan, masyarakat menginginkan pelantikan bupati segera terealisasi supaya nasib Kobar tidak terkesan dibiarkan semakin tidak jelas oleh pemerintah pusat.Dia menyayangkan sikap Gubernur Kalteng Teras Narang yang hingga kini belum memiliki iktikad baik untuk menuntaskan permasalahan pemilukada Kobar melalui pelantikan bupati yang sah secara hukum dan konstitusi
Sementara itu Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah (LMMDKT), Prof Dr KMA Usop justru menyayangkan pertemuan Mendagri dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalteng, pekan lalu yang berakhir tanpa solusu akhir
BACA JUGA: DIY-Banten Siap Perjuangkan AMQ jadi Ketum PPP
“Justru membiarkan keadaan Kobar yang belum ada bupati definitifnya seperti ini yang bisa menuai konflikPadahal dengan cepat dan segera melantik bupati definitif, justru cepat menyelesaikan masalah dan menghindari konflikKarena permasalahan jelas dan tuntas,” tegas Usop.Dia menekankan bahwa putusan MK harus segera dilaksanakan demi menjaga wibawa konstitusi di negeri ini dan jangan sampai pemerintah menunjukkan sikap penakut dan lemah dalam penegakan hukum dan perundang-undangan“Putusan MK harus segera dilaksanakan secepatnyaKita bersama-sama harus menjaga dan menjunjung konstitusiIni demi wibawa negeri iniHarusnya kita bersyukur adanya Mahkamah KonstitusiCoba kalau tidak ada MK, mungkin bisa bubar negeri ini,” ujarnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Rekomendasi DPP, Kader PDIP Kembali Solid
Redaktur : Tim Redaksi