jpnn.com - JAKARTA - Komitmen Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan pasangannya Sylviana Murni dalam komitmen pemberantasan korupsi dirasa masih normatif.
Direktur Indonesian Budget Center Roy Salam melihat Agus tidak pernah memaparkan kiatnya untuk menjaga anggaran dari para pencoleng duit rakyat. Padahal hal tersebut sangat penting untuk dikemukakan kepadan calon pemilih.
BACA JUGA: Anies Tawarkan Konsep Pemerintahan Berbasis Gerakan
Menurutnya visi misi yang dikemukakan oleh Agus dan Sylvi masih umum dan belum jelas dalam memberantas korupsi.
"Menurut saya calon nomor satu (Agus) masih umum," kata Roy di Perpustakaan The Indonesian Institute, Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).
BACA JUGA: TB Hasanudin Ingatkan Pengacara Atut Jangan Tebar Fitnah
Sementara itu, peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Reza Hermanto mengungkapkan bahwa visi dan misi Agus-Sylviana Murni agak terlalu umum. Parahnya, pasangan yang diusung Partai Demokrat itu terkesan melupakan pemberantasan korupsi.
"Visinya menuju Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Misinya mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang lebih hijau, lingkungan yang sehat. Sasarannya antara lain meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan pelayanan publik yang baik dan bersih. Peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi. Program Aksinya adil dan sejahtera. Pasangan ini terlalu general dalam menyusun program. Dengan kata lain masih belum konkrit," sorot Reza.
BACA JUGA: Elektabilitas Di Bawah Agus-Sylvi, Ahok Cuma Bilang Begini
Menurutnya, Ahok adalah cagub yang paling tegas mencantumkan program pemberantasan korupsi. Apalagi ada program dari Ahok yang sudah agak menginjak bumi soal pemberangusan pencoleng duit rakyat.
"Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan institusi terkait pemberantasan korupsi. Program kerja Ahok menurut saya lebih konkret terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Reza.
Dia menilai program lelang jabatan adalah cara tepat menjamin kualitas dan integritas pejabat-pejabat di Pemprov DKI. Pemberlakuan kebijakan tunjangan kinerja daerah (TKD) juga dinilainya baik.
Bila ada aparat pemerintahan melakukan pelanggaran, maka TKD akan dihapus. Ini bisa mendorong semua aparatur sipil bersih dalam bekerja.
Namun perlu juga ada mekanisme saling kontrol antara eksekutif dengan DPRD DKI. Pemerintahan yang baik haruslah didukung oleh DPRD yang bersih.
"Gubernur dan DPRD harus sama-sama kuat untuk saling mengawasi," tukasnya. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Uno Paling Tajir, Agus Juga Cukup Kaya
Redaktur : Tim Redaksi