jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbeda pendapat dengan pemerintah yang memilih memaksakan pengukuran lahan lokasi penambangan batu andesit demi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Seharusnya, menurut Muzani, pengukuran lahan tidak dipaksakan menyusul konflik di Desa Wadas, Selasa (8/2) kemarin.
BACA JUGA: Soal Konflik Wadas, Didik Mukrianto: Aparat Negara Dibayar Pakai Uang Rakyat
"Sebaiknya menurut saya ditahan (tunda) dahulu," kata Muzani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).
Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan suasana saat ini sebaiknya dipakai untuk memahami perasaan masyarakat di Desa Wadas. Terutama kepada pihak yang menolak lokasi penambangan.
BACA JUGA: Kisruh Desa Wadas, Kementerian ESDM Dapat Peringatan dari Komisi VII, Keras!
"Sekali lagi, menghadapi masyarakat itu harus dobel kesabaran, harus dobel kekuatan," ujar Muzani.
Toh, kata dia, urusan penambangan demi membangun Bendungan Bener bukan sebuah target yang wajib diselesaikan pada 2022.
BACA JUGA: Angkatan Laut UEA Minta Dikirim Tenaga Pendidik, TNI AL Merespons
Dengan begitu, upaya persuasif mendekatkan diri ke penolak lebih baik diutamakan setelah insiden di Desa Wadas pada Selasa kemarin.
"Saya kira kami pun memahami kalau kemudian ada target pembangunan yang lambat karena satu dan lain hal," beber dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kegiatan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tetap dilanjutkan.
"Tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis," kata Mahfud dalam keterangan persnya, Rabu (9/2).
Diketahui, BPN mengukur lahan di Desa Wadas, Jawa Tengah demi dijadikan lokasi penambangan batu andesit untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener.
Beberapa warga pun melayangkan protes atas langkah pengukuran tersebut. Warga Desa Wadas keberatan ada penambangan batu andesit demi pembangunan Bendungan Bener.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pembangunan bendungan sebenarnya menjadi program pemerintah pusat yang menjadi satu di antara Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mahfud mengatakan pembangunan Bendungan Bener sebenarnya bisa berimbas positif kepada warga sekitar.
Sebab, proyek tersebut bisa mengaliri lahan sawah sekitar 15.000 hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan bisa mengatasi banjir.
"Jadi, bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013," beber Mahfud. (ast/jpnn)
Redaktur : Friederich
Reporter : Aristo Setiawan