jpnn.com - Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan menegaskan komitmennya bahwa negara harus hadir menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan.
Hal itu disampaikan Anies saat ditanya tentang kontrak kerja tidak berkeadilan, seperti ada pekerja yang dikontrak tetapi upahnya dibayar harian.
BACA JUGA: Buruh Curhat Soal Outsourcing, Anies Sebut Karena Bobroknya Omnibus Law
Pertanyaan itu disampaikan peserta acara Desak Anies yang digabung dengan Slepet Imin dengan tajuk pekerja dihelat di JI Expo Hall A, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
"Problem yang dialami ini jamak sekali dan posisi tawar buruh itu amat kecil, sehingga ketika mengungkapkan ketidakadilan, justru bisa dapat hukuman. Sanksi macam-macam, termasuk diberhentikan dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengedar Narkoba Jaringan Internasional di Jakut Ditangkap Polisi, Sahroni Memberi Apresiasi
Oleh karena itu, eks gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan negara harus hadir dan mesti berpihak kepada keadilan tanpa harus memusuhi pengusaha maupun buruh dengan cara adil.
"Adil itu artinya apa? Kalau ada kontrak, kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan," tuturnya.
BACA JUGA: Keluarga Besar Soekarno Turun Gunung, Siap Memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Menurut Anies, negara harus memastikan ketika ada pelaporan semisal dari buruh, maka identitas pelapornya harus dilindungi.
"Kami sering lakukan itu di Jakarta. Ada namanya (aplikasi) Jaki, di mana orang bisa melaporkan dan identitas pelapornya tidak terekspos, sehingga bisa aman,” ujar Anies.
Dengan cara begitu, Capres RI nomor urut 01 itu meyakini problemnya bisa diselesaikan, pelapornya terselamatkan.
"Insyaallah itu akan kita lakukan sama-sama dan kita perlu pastikan jenis-jenis sanksi yang menjerakan agar mereka yang bertindak tidak adil, itu kapok untuk bertindak tidak adil,” ujar Anies.(*/jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam