jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng tepat dan berpihak kepada rakyat.
Menurut Masinton, larangan ekspor CPO dapat menjadi titik balik agar tidak lagi berpihak kepada oligarki untuk masuk ke dalam tubuh kekuasaan.
BACA JUGA: Masinton: Persoalan Minyak Goreng Seperti Drama yang Sengaja Diciptakan
"Ini momentum. Sudah seharusnya Presiden kembali ke agenda kerakyatan," ungkap Masinton.
Selanjutnya, kata dia, jika Presiden berkomitmen untuk memberantas itu maka rakyat akan memberikan dukungan penuh.
BACA JUGA: Jelang Lebaran Distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi Memenuhi Target
"Jokowi pernah menyatakan akan meninggalakan warisan yang bagus, mungkin ini momentumnya," ujar Masinton kepada JPNN, Kamis (28/4).
Masinton mengatakan dari kasus minyak goreng itu tidak seharusnya rakyat memikul beban lebih berat di masa sulit pandemi akibat ulah oknum yang tidak bertaggung jawab.
BACA JUGA: Menko Migor
Dengan demikian, negara harus mengubah arah kebijakan dan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga bulan.
Selain itu, Masinton mengapresiasi para tindakan dari penegak hukum. Akan tetapi, tindakan tersebut masih belum cukup untuk membongkar mafia minyak goreng.
"Kejaksaan Agung harus memberikan sanksi terhadap korporasi karena tidak mungkin kegiatan ekspor dilakukan perorangan," tegas Masinton. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Isi Lengkap Aturan Larangan Ekspor CPO hingga Minyak Goreng
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari