jpnn.com - JAKARTA - Silang pendapat dan beda persepsi atas rencana aksi 2 Desember terus berlanjut. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mendengar isu rencana makar (menjatuhkan pemerintahan) Presiden RI Joko Widodo dalam aksi lanjutan 2 Desember mendatang,
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan informasi perihal potensi makar pada rencana demo 2 Desember digali aparat penegak hukum dari media sosial.
BACA JUGA: Soal Rencana Aksi 2/12, Akom dan Mega Berpandangan Sama
Sebelumnya diketahui Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan aksi 25 November atau 2 Desember 2016 berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintah atau makar. Ia mengaku mendapat informasi intelijen bahwa ada penyusup di balik rencana demo itu.
Terkait pernyataan Kapolri, Pengamat Keamanan Gunawan sekaligus pelaku aksi reformasi 1998 menilai pernyataan Kapolri adalah wajar dan profesional. Gunawan mengibaratkan, seperti halnya bencana, apa yang dilakukan adalah dalam konteks mitigasi.
BACA JUGA: Golkar Dukung Penuh Upaya Konsolidasi Jokowi
"Dalam mitigasi kalaupun tidak terjadi memang itu tujuannya, namun jika sampai terjadi aparat sudah bersiap dan masyarakat peduli," ungkapnya.
Dia melihat pernyataan Kapolri harus didalami oleh mereka yang akan melakukan aksi, apakah ada anasir-anasir seperti itu. Kepada pemerintah, Gunawan meminta agar satu suara. Ia juga mengingatkan tidak ada gladi bersih dalam sebuah kudeta atau revolusi.
BACA JUGA: Wakil Bupati Penyuap Eks Ketua MK Ngeles
Gunawan melihat kata makar Kapolri harus dilihat bukan pada penjatuhan Presiden secara langsung. Tetapi upaya bertindak diluar jalur konstitusi. Pernyataan Ketua DPR untuk membubarkan Pilkada DKI demi persatuan sebagai contohnya.
"Pak Ade (ketua DPR) berlebihan berbicara begitu, dan bisa dibaca sebagai pintu masuk dan pematangan situasi karena Pilkada DKI rangkaian dari Pilkada serentak. Sistemik itu," tegasnya.
Disisi lain suara untuk kembali ke UUD 1945 asli terus menggema. Berbekal pengalaman kejatuhan Soeharto, Gus Dur apa saja bisa terjadi.
"Semua bisa terjadi karena pelaku masih ada ada didalam maupun diluar sistem," ujar Ketua Komite Pertimbangan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) ini.
Ia mengingatkan kepada seluruh elemen prodemokrasi bahwa kemajuan demokrasi saat ini tidaklah gratis. Bahwa ada kekurangan disana sini ia melihat adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
"Demokrasi tidak bisa di drive Pemerintah, namun masyarakat juga perlu mengembangkan respek, baru transisi namanya," ujarnya.
Untuk itu, dalam rangka menjaga transisi demokrasi, gunawan memandang perlu adanya konsolidasi demokratik melalui gerakan nasional menjaga demokrasi dan melanjutkan agenda kerakyatan.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwan Jafar Minta Pemerintah Bertindak Cepat soal Rohingya
Redaktur : Tim Redaksi