jpnn.com, JAKARTA - DPR RI telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi sebagai lembaga baru hasil pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
BACA JUGA: Menteri Investasi Diharapkan dari Kalangan Birokrat
Presiden Jokowi pun konon bakal menentukan sosok yang pantas memimpin kementerian tersebut.
Teka-teka siapa yang akan menjadi menteri investasi terus menyeruak.
BACA JUGA: PDIP Beri Sinyal Siap Isi Posisi Menteri Ekonomi Kreatif dan Investasi
Sejumlah nama disebut, mulai dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, politisi NasDem Rapsel Ali, dan Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono.
Anggota Komisi VI DPR yang membidang investasi, Mufti Anam, mengatakan, pembentukan lembaga baru Kementerian Investasi patut didukung sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor investasi yang terjaga cukup baik di masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: BUMN Ingin Beli Peternakan Sapi di Belgia, Mufti Anam Sebut Itu Tak Menghargai Peternak Indonesia
”Pandemi ibarat jeda sejenak, negara mana yang kemudian berlari lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi melalui investasi, itu pemenangnya,” ujar Mufti, Selasa (20/4).
Terkait siapa nama yang layak sebagai menteri investasi, politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut, itu wewenang penuh Presiden Jokowi.
Namun, Mufti menyebut ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan oleh presiden.
”Kalau soal nama, itu hak presiden. Saya yakin presiden memilih sosok yang memang punya kriteria tertentu. Pertama, kompeten di sektor pengembangan investasi. Kedua, punya track record, terbukti bisa bekerja dan mau turun ke lapangan menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu bekerja cepat karena Indonesia butuh banyak percepatan agar investasi bisa terus tumbuh membuka lapangan kerja,” kata politisi berumur 33 tahun ini.
Mufti menjelaskan, salah satu kunci pemulihan ekonomi di masa pandemi ini adalah meningkatnya investasi.
Pada 2020, realisasi investasi di tanah air cukup baik di tengah pandemi, yaitu naik dari Rp809,6 triliun pada 2019 menjadi Rp826,3 triliun pada 2020.
Investasi itu terdiri atas PMA 48,9% dan PMDN 50,1%.
Yang juga perlu menjadi catatan adalah mulai meratanya sasaran penanaman modal.
Berdasarkan data BKPM, sepanjang 2016-2020 investasi di luar Jawa terus menggeliat.
Pada 2016, proporsi realisasi investasi di Jawa mencapai 53,6 persen, sedangkan di luar Jawa mencapai 46,4 persen.
Dari tahun ke tahun, proporsi Jawa dan luar Jawa makin seimbang, bahkan mulai terjadi pembalikan.
Pada 2020, investasi luar Jawa melampaui investasi di Jawa menjadi 50,5 persen, sementara investasi di Jawa mencapai 49,5 persen.
”Ke depan ini harus terus dijaga, demi pemerataan ekonomi, demi lahirnya sentra-sentra baru pertumbuhan ekonomi, dan demi gagasan besar Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris, yang dikumandangkan Presiden Jokowi,” kata politisi asal daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut. (*/adk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Adek