jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memperbolehkan masyarakat mudik lebaran 2021.
Agus menilai Menhub BKS asal bicara karena mengizinkan masyarakat mudik pada Lebaran tahun ini.
BACA JUGA: Hotman Paris Beri Dukungan untuk Bams eks Samsons dan Ibunya
"Dia (Budi Karya) asal ngomong saja, itu belum suatu kebijakan. Dia (Budi Karya) bicara di rapat dengar pendapat bersama DPR," kata Agus.
Agus mengatakan, bila Budi Karya mengizinkan masyarakat mudik, seharusnya ada peraturannya sehingga dasar hukumnya menjadi jelas.
BACA JUGA: Mudik Lebaran Dilarang, Pengusaha Otobus: Tahulah Apa yang Kami Alami
Sementara saat itu dasar hukumnya belum ada. "Nah, ini belum ada, dia (Menhub) ngomong, enggak jelas," tutur Agus.
Selain itu, soal mudik bukanlah menjadi kewenangan dari Menhub Budi Karya.
BACA JUGA: Lifepack Permudah Nasabah Asuransi Kesehatan Dapatkan Obat
"Bukan tupoksi, tupoksi Menhub adalah tentang keselamatan moda transprotasi, terkait dengan kesehatan ada di Kementerian Kesehatan, untuk pegawasnya ada pada Satgas Covid-19," beber Agus.
Terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo menilai langkah Menhub Budi Karya yang memperbolehkan mudik dan kemudian dilarang oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, merupakan kebijakan yang tidak konsisten.
"Semestinya soal mudik ini harus dibahas secara keseluruhan, baru kemudian diputuskan. Apakah ada mudik terbatas, atau boleh mudik dengan catatan-catatan mestinya," kata Karyono.
Karyono menilai konflik kebijakan selama penanganan Covid-19 tak hanya saat ini saja.
“Terkait larangan mudik pada tahun lalu juga pro dan kontra, ketidaksinkronan kebijakan, yang pada akhirnya membuat bingung. Jangan terjadi lagi, perbedan kebijakan dalam satu pemerintahan. Ini akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19," tukas Karyono.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon Nafa Urbach Bakal Rahasiakan Kekasihnya
Redaktur & Reporter : Yessy