jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, mengatakan, Polri punya wewenang yang besar untuk melarang atau tidak memberi izin keramaian pada Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali.
Mengingat, potensi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat di even itu bisa merusak citra Pulau Dewata tersebut. Karenanya IPW mengingatkan jika Kapolda Bali maupun Kapolri nekad memberi izin keramaian pada Munas Golkar dan kemudian terjadi kerusuhan, kedua pejabat Polri itu harus bertanggung jawab.
BACA JUGA: Menteri Susi Ingin Kantor Menteri seperti Redaksi Jawa Pos
"Sebab Menkopolhukam sebagai pejabat pemerintah yang berwenang atas koordinasi keamanan sudah mengingatkan agar Polri tidak memberi izin Munas Golkar di Bali," kata Neta, Kamis (27/11) pagi.
Dia mengatakan, Polri perlu mencermati aspek keamanan, mengingat Bali sebagai daerah wisata. Faktor keamanan di Bali tidak boleh terganggu. Potensi dan bibit gangguan keamanan tidak boleh dibiarkan. Bibit konflik yang terjadi di Jakarta harus jadi pertimbangan.
BACA JUGA: JK Yakin Menkum HAM tak Membangkang
Pane mengingatkan, Polri jangan mau dibawa ke dalam urusan politik. Sebagai institusi penjaga keamanan, Polri hendaknya konsisten bersikap, sehingga orientasinya dalam memberi izin keramaian lebih kepada apakah even itu memiliki potensi ancaman kamtibmas atau tidak.
Dia menegaskan, jika resistensinya tinggi dan potensi ancaman kamtibmasnya tinggi, Polri tak ada pilihan, selain melarang dan tidak mengeluarkan izin keramaian untuk even itu.
BACA JUGA: Berkas Triomacan2000 segera Dilimpahkan
"Apalagi Munas Golkar tersebut berlangsung di Bali, di mana mata internasional selalu mencermatinya," kata Neta.
Artinya, Neta menjelaskan, setelah bentrokan TNI-Polri di Batam yang mendapat sorotan dunia internasional, Polri jangan ambil resiko lagi dengan Bali. Jika elit Polri nekad mengeluarkan izin keramaian bagi Munas Golkar di Bali dan kemudian terjadi kerusuhan, mereka harus bertanggungjawab.
"Elit Polri yang mengeluarkan izin dan Kapolda Bali yang memberi rekomendasi harus siap dibawa ke sidang etika profesi, untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya di peradilan umum," katanya.
Menurut Neta, solusi terbaik bagi Polri adalah meminta Golkar memindahkan munasnya ke daerah lain.
"Misalnya di Jakarta," tuntas penulis buku "Jangan Bosan Mengkritik Polisi" ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurangi Beban Buruh, Kemenaker Fokus di Perumahan
Redaktur : Tim Redaksi