jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bakal mengkaji kembali permasalahan guru lulus PG (passing grade) di Jawa Timur yang belum ada kepastian diangkat jadi PPPK.
La Nyalla terlebih dahulu akan menemui pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim guna mempertanyakan sejauh mana pengangkatan guru lulus PG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Pengumuman PPPK Guru 2022 Sudah Dirilis, Jangan Tunggu SSCASN BKN, Ribuan P1 Nelangsa
"Saya akan temui Gubernur besok juga. Secepatnya, tidak boleh ini rakyat dibeginikan," kata La Nyalla dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (7/3).
Dia menyebut profesi guru memang harus diberi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: Ketua Panselnas CASN: Pengumuman PPPK Guru 2022 Sudah Bisa Dilihat, Belum Seluruh Instansi
Hal itu menurutnya bukan soal menghargai pengabdian, melainkan merupakan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
"Makanya, ini karena demokrasi sudah menganut demokrasi liberal, hilang nilai-nilai Pancasila," ujarnya.
BACA JUGA: 3.043 Guru P1 Pengin Tahu Alasan Pembatalan, Telanjur Disebut Calon PPPK, Sakitnya tuh di Sini
Perwakilan guru honorer lulus PG di Jatim menemui Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kantor Kadin Jatim, Selasa (7/3).
Mereka tergabung dalam guru lulus passing grade (GLPG) penerimaan PPPK swasta Jawa Timur.
Kepada La Nyalla, mereka membeberkan terkait nasibnya soal 6.138 guru lulus PG 2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim yang tidak diajukan formasi dalam PPPK oleh Pemprov Jatim.
Kondisi itu menurut Koordinator GLPG PPPK Jatim Ma'mol Abdul Faqih berbeda dengan provinsi lain mengusulkan formasi guru ini.
Dia pun mempertanyakan kenapa Pemprov Jatim tidak mengusulkannya ke pusat, padahal mereka sudah mengadu ke berbagai pihak terkait.
"Akan tetapi, tidak ada reaksi dari Gubernur. Kami sudah mendatangi kantor gubernur, tidak ada tanggapan," ungkapnya.
Pertemuan itu juga dihadiri guru lulus PG lainnya, yakni Hindri Mauludfiana, Adi Purna L., Anisah Harjanti, Mudlofar, Safaaul, Fitri Amaliyah, Anton Feriyanto, Lilik Endang, dan Ilham Dwi P.
Mereka semua mengutarakan harapan agar ketua DPD RI mampu memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
Menurut mereka, pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa prioritas pengangkatan PPPK formasi guru merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade.
"Semoga Ketua DPD RI bisa menyampaikan keluhan ini kepada pihak terkait," ujar Ma'mol.
Dia mengatakan para guru honorer tersebut sangat berharap untuk diangkat menjadi PPPK, karena sebagian besar sudah mengabdi selama puluhan tahun.
"Meski telah mengabdi puluhan tahun, guru honorer itu masih banyak menerima honor di bawah Rp 1 juta. Di tengah kondisi sekarang ini sangat berat honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," tuturnya.(antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Petugas Kebersihan Diusulkan Jadi PPPK, Ada Uang Lembur dan Kenaikan Upah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam