Soal Orang Hilang, SBY Dituding Membangkang

Rabu, 28 September 2011 – 17:47 WIB

JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menanggapi rekomendasi DPR RIPadahal bukan rekomendasi pansus, melainkan rekomendasi DPR RI.

“Catatan kami ini rekomendasi yang pertama, kedua rekomendasi Century

BACA JUGA: Teroris Masih Beraksi, Sutanto Salahkan Regulasi

Kalau saya sampaikan ini sebuah pembangkangan sebenarnya
Ini berpotensi melanggar konstitusi negara,” kata Effendi di Press Room DPR RI, Rabu (28/9).
       
Seperti diketahui, DPR periode 2004-2009 pada paripurna yang digelar 28 September 2009 DPR menyampaikan empat rekomendasi tentang kasus Orang Hilang

BACA JUGA: Besok, Mahfud MD Diperiksa Polisi

Pertama, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Kedua, Presiden dengan segenap institusi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari 13 orang yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM

BACA JUGA: KPK Panggil Anggota Banggar Hanya Berdasar Pengertian



Ketiga, Pemerintah diminta merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilangTerakhir, pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Paksa.

Effendi menyebut dua dari empat rekomendasi itu langsung ditujukan untuk Presiden SBYSedangkan yang ketiga dan keempat disampaikan kepada pemerintah.
   
“Tapu dua dari empat itu tidak pernah berjalanSaya tidak tahu persis apa sebabnya, Presiden tidak pernah sampaikan apa alasan untuk tidak menindaklanjuti DPR RI ini,” ujarnya

Padahal, sebut politisi PDI Perjuangan itu, rekomendasi DPR itu sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI saat itu Agung Laksono“Pansus tidak ingin berandai-andai, tapi ingin mendapat jawaban, apa penyebabnya, sampai tidak direspon,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.
       
Sedangkan Wakil Ketua Pansus DPR RI untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa, Darmayanto, juga menyesalkan“HAM ini sangat prinsip tidak bisa ditukar dengan hal yang lebih rendahAsasi tak tergantikan, hanya Allah yang bisa iniIni bukan lagi rekomendasi pansus, tapi rekomendasi DPR,” tegasnya di kesempatan yang sama.

Dia mengharapkan agar SBY dan pemerintah melaksanakan rekomendasi ituJangan sampai, kata dia, masalah ini dipolitisir“Kita harapkan akhir periodesasi ini, (SBY) lakukanlah yang terbaikKita kawal bersama-sama agar berjalan pada treknya,” ujarnya(boy/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Hadir ke KPK, Tamsil Linrung Dipanggil Lagi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler