jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub tak sepakat keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang pejabat negara menerima parsel lebaran.
"Ini lihat dulu kapasitas parsel nilainya berapa, kalau masih dalam batas wajar tidak ada masalah. Ini kan dalam suasana lebaran. Wajar dong kami terima parsel," kata Muslim Ayub di gedung DPR Jakarta, Jumat (3/7).
BACA JUGA: Ini Pengakuan Pegawai Spa yang Tempat Kerjanya Ditimpa Hercules
Politikus asal Aceh itu berpendapat, dalam budaya ketimuran pasti ada rasa tidak enak ketika menolak pemberian parsel, terutama saat lebaran. "Di satu sisi parsel bila sudah ratusan juta iya tidak benar. Tapi kalau isinya sirup, kue, mentega, gula, gak wajar juga KPK itu suruh tolak," ujar Muslib.
Namun, Muslib sepakat dengan keputusan KPK yang melarang pejabat mudik menggunakan mobil dinas. Padahal, aturan itu masih simpang siur di tingkat pusat dan daerah.
BACA JUGA: DPR Minta Jokowi Lantik Panglima TNI dan KaBIN Sebelum Lebaran
"Prinsipnya fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi mobil operasional. Saya dukung, walaupun dari sisi lain (tolak parsel-red) tidak sepakat. Tapi untuk mobil dinas ini dilarang dipakai mudik, saya sepakat," tandas Muslib. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Pemda Diminta Cepat Cairkan Dana Desa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarankan Jokowi Tunjuk Wamenhan untuk Dampingi Ryamizard
Redaktur : Tim Redaksi