jpnn.com, JAKARTA - DPR RI meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak terburu-buru membuat aturan tentang pelabelan BPA pada galon guna ulang, karena tidak ada urgensinya saat ini untuk rakyat.
Sebaliknya, BPOM harus melakukan penelitian komprehensif dengan melibatkan stakeholder sebanyak mungkin baik.
BACA JUGA: Mantan Ketua Umum PB IDI: Pelabelan BPA Kemasan Pangan Bukan Ranah Dokter
Penelitian ini diperlukan karena persoalan pelabelan BPA bukan hanya berdampak pada industri dan bisnis tetapi juga persoalan lingkungan berupa peningkatan sampah plastik.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmat Handoyo mengatakan sebaiknya bukan hanya penelitian di luar negeri yang digunakan, tetapi juga penelitian di dalam negeri.
BACA JUGA: Soal Regulasi Pelabelan BPA, BPOM Banjir Dukungan Pakar
"Dokter harus dilibatkan, akademisi, NGO, dan stake holder lainnya. Jangan serta merta. Kalau memang (BPA) ada kaitan langsung dengan penyakit maka aturan itu silakan dibikin, tetapi kalau enggak ada kaitan ya jangan atau dikait-kaitkan," kata Rahmat Handoyo saat dihubungi awak media baru-baru ini.
Menurutnya, penelitian yang komprehensif ini dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis.
BACA JUGA: Tak Mengandung BPA, Plastik PET juga Punya Keunggulan Lainnya
"Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Benar atau tidak ada masalah. Kalau enggak ada masalah ya jangan diatur, kasihan industri," ujarnya.
Rencana BPOM ini juga menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anggia Erma Rini.
Dia mengatakan keberadaan sampah plastik di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan adalah mengatur bagaimana supaya sampah plastik dari galon sekali pakai tidak makin membanjiri lingkungan.
Dia menjelaskan, sebuah kebijakan tidak harus dipaksakan jika tidak sesuai dengan kondisi di dalam negeri.
Handoyo mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo yang beberapa kali tidak memaksakan kehendak ketika rencana aturan yang akan dibuat menimbulkan pro dan kontra yang meluas di kalangan masyarakat.(jlo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Soroti Rencana Pelabelan BPA pada AMDK Galon, Simak
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh