jpnn.com - JAKARTA - Keputusan pemerintah menetapkan formula upah buruh disambut baik oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.
Menurutnya, formula yang dirancang oleh pemerintah bisa membantu pengusaha untuk menentukan langkah pada tahun berikutnya. Kepastian investasi tersebutlah yang diinginkan oleh pengusaha selama ini.
BACA JUGA: Hai Kawan-kawan Buruh, Penjelasan Menaker Ini Penting untuk Diketahui
"Kalau boleh jujur, masih ada beberapa pengusaha yang tak puas dengan kebijakan ini. Tapi, ini adalah pilihan terbaik diantara pilihan terburuk. Setidaknya, pengusaha bisa memprediksi berapa beban upah yang ditanggung tahun depan," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (15/10).
Dia menganggap, konteks upah minimum di Indonesia sudah bergeser dari makna awal. Seharusnya, upah minimum menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Namun, tuntutan buruh dalam beberapa tahun terakhir seakan-akan menuntut agar upah minimum ada di standar upah rata-rata.
BACA JUGA: Tidak Perlu Ributkan UMP tiap Tahun, 2016 Upah Buruh Naik 11 Persen
"Pengusaha pun tahu kalau upah minimum bukan upah rata-rata. Dan pada 2013, pun sempat akan dikoreksi oleh pemerintah SBY. Tapi, pemerintah daerah masih menggunakan hal itu sebagai komoditas politik," tegasnya.
Jika tak diterapka formula, Hariyadi mengaku khawatir bahwa upah digunakan sebagai alat pendongkrak kampanye. Pasalnya, beberapa daerah juga bakal mengadakan pemilihan umum serentak dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Upah Buruh Naik Setiap Tahun, Pengusaha Selektif Pilih Daerah Tujuan Investasi
"Dari pengalaman selama 10 tahun. Hampir semua penetapan upah di daerah bermasalah. Memang idealnya ditetapkan pemerintah pusat," imbuhnya. (owi/bil/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Tempat Wisata Ini jadi Andalan Keruk Devisa
Redaktur : Tim Redaksi