jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengaku mengusulkan ke fraksi parpolnya di DPR untuk melakukan kajian menyusul polemik soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal Tapera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
BACA JUGA: Saleh PAN: Pastikan Tapera Bermanfaat dan Berkeadilan
"Saya juga mengusulkan kepada fraksi saya untuk mengkaji situasi ini sambil tentu mencari solusi yang tepat," kata pria yang akrab disapa Hero itu.
Wakil ketua Fraksi Demokrat di DPR RI itu mengatakan hasil kajian dari pihaknya akan disampaikan ke pemerintah agar iuran Tapera tidak memberatkan rakyat.
BACA JUGA: Khawatir jadi Lahan Bancakan Korupsi, Apindo DIY Menolak Tapera
"Diusulkan ke pemerintah apa yang semestinya nanti diberlakukan supaya juga masyarakat, pekerja, tidak merasa keberatan dengan aturan ini," kata Herman.
Dia mengatakan masyarakat saat ini memang sudah banyak dibebani membayar beberapa iuran, seperti BPJS dan tabungan hari tua.
BACA JUGA: Mengenal Program Jokowi, PP Tapera yang Bikin Rakyat Heran
Herman menyebut iuran Tapera dari masyarakat dengan penghasilan rendah jangan sampai makin membebankan keuangan rakyat.
"Ya, memang kalau kami melihat, saat ini ya, terhadap kewajiban yang harus dipungut, wajib, ini kan, banyak. Ada BPJS, kemudian ada tabungan hari tua di internal, dan ada pungutan-pungutan lain," kata dia.
Legislator Daerah Pemilihan VIII Jawa Barat itu melanjutkan DPR tentu tidak akan menutup mata dan telinga terhadap aspirasi publik menyikapi polemik Tapera.
"DPR tidak akan menutup mata dan telinganya, akan mendengar, melihat tentu sejauh mana respons masyarakat terhadap persoalan ini. Bagi kami di Fraksi Demokrat, terus mendengar dan terus menyerap aspirasi dengan ini," kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan