jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta sejumlah pihak berlaku adil, terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berniat mengabdi ke masyarakat sebagai calon kepala daerah, dengan tak asal menuduh soal politik dinasti.
Begitu juga terhadap putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusung PDIP di Kota Solo, atau putri Wapres KH Ma'ruf Amin, Nur Azizah, yang diusung PKS dan Partai Demokrat di Tangerang Selatan.
BACA JUGA: Survei: Ganjar Jadi Capres Potensial, Ini Respons PDIP
Apalagi, penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politikus atau parpol tertentu.
Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat pemilihan.
BACA JUGA: Memalukan! Mantan Kepsek Diduga Selewengkan Dana Sekolah Rp 8 Miliar
Hasto mengajak publik melihat praktik di negara demokrasi maju sekalipun seperti di Amerika Serikat (AS).
Di sana, kata dia, semua bisa melihat bagaimana George Bush dan keluarganya eksis dalam jagad perpolitikan negeri itu. Begitu juga dengan keluarga Kennedy.
BACA JUGA: Megawati Sebut 2024 Jadi Tahun Regenerasi Total
Hal itu tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.
"Kalau kita lihat misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Maruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada, red)," ujar Hasto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7).
"Terpenting ialah rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya."
Hasto menjelaskan, PDIP tak menutup mata atas kritik terkait isu politik dinasti.
PDIP sendiri melihat proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, sama seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik.
Pemahaman itu yang membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai, maupun yang berasal dari luar partai.
Semuanya itu diramu dengan berbagai pertimbangan, direkomendasikan, kemudian harus mengikuti sekolah calon kepala daerah.
"Mas Gibran misalnya. Jelas Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," kata Hasto.
Hasto menekankan pihaknya membuka peluang bagi para kadernya maupun pihak dari luar partai, untuk diusung maju Pilkada.
"Termasuk Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," tambahnya. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga