jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19.
Pasalnya, pemerintah berencana menaikkan PPN untuk sembako, jasa pendidikan, hingga alat-alat kesehatan serta berencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik.
BACA JUGA: Tiga Alasan Menolak PPN Sembako Versi Fadli Zon, Ada Kata Amoral
Syarief Hasan menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat,” ungkap Syarief Hasan.
BACA JUGA: Megawati Terima Gelar Profesor Kehormatan, Wanita Emas: Sungguh Membanggakan
Syarief menyampaikan hal itu berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10 persen menjadi 12 persen. Di dalam RUU tersebut, pemerintah juga merencanakan penetapan PPN pendidikan hingga alat-alat kesehatan.
BACA JUGA: Respons Sultan Soal Rencana Penerapan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, kenaikan tarif PPN ini berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.
“Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga mengungkapkan kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.
“Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya,” ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga menilai rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Rakyat yang umumnya tidak mampu butuh Kesehatan dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan peningkatan kesehatan,” ungkap Syarief Hasan.
Dia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Syarief, rencana tersebut akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan makin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini.
“Kondisi ini semua membuat rakyat makin tidak berdaya akibat menurunnya daya beli rakyat,” tegas Syarief Hasan.
Politikus senior Partai Demokrat ini pun menyatakan dengan tegas agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini.
Menurut dia, pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN. Dia meminta untuk menunda semua kenaikan PPN tersebut, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih.
Dia memastikan tidak ada pencabutan subsidi listrik. “Seharusnya pemerintah membantu masyarakat kecil termasuk UMKM,” ungkap Syarief Hasan.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi