jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai sikap pemerintah yang terlalu lemah menghadapi manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI).
Sebab, sebagai pemegang otoritas kekuasaan seharusnya pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan yang diduga menjadi penyebab bentrok maut pada Sabtu (14/1).
BACA JUGA: 100 Anggota Brimob Dikerahkan ke PT GNI
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," ujar Mulyanto, Jumat (20/1).
Mulyanto menyebut sikap lemah menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI.
BACA JUGA: PT GNI Masih Dijaga Aparat Seusai Bentrokan TKA China dan Pekerja Lokal, 17 TKI Tersangka
Padahal, negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia.
BACA JUGA: Usut Pemicu Kerusuhan Pekerja di Morowali Utara, Kemnaker Periksa PT GNI
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," ungkapnya.
Mulyanto mengungkapkan akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antarkelompok pekerja di atas ialah soal ketidakadilan upah dan K3.
Karena itu, negara harus hadir melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.
"Kalau melanggar maka pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT. GNI ini," tegasnya.(mcr28/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari