Soal Rencana Hak Angket, Awiek PPP: Sedang Kami Kaji

Kamis, 22 Februari 2024 – 22:39 WIB
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi (Awiek). Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan parpolnya belum bisa bersikap terhadap rencana hak angket di DPR RI terhadap dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Dia menyebut parpol berlambang Ka'bah lebih dahulu mengumpulkan data dugaan kecurangan Pemilu 2024, lalu mengkaji sebelum bersikap.

BACA JUGA: Real Count KPU Pilpres, Bandingkan Suara Anies, Ganjar, dan Prabowo di 3 Provinsi Besar Ini

"Ya, tentu kalau ada kecurangan, bukti-bukti, data-data kami kumpulkan. Sedang kami kaji," kata Awiek saat dihubungi awak media, Kamis (22/2).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan PPP saat ini fokus lebih dahulu mengawal rekapitulasi suara pemilu 2024 sebelum menentukan penggunaan hak angket.

BACA JUGA: AHY Dilantik Jokowi Jadi Menteri, Airlangga Singgung Kerja Sama di Pilpres

"Jadi, kami masih belum fokus ke sana. Fokus kami mengawal rekapitulasi suara, karena kami ingin lolos ke parlemen," ungkap Awiek.

Usulan hak angket menyeruak setelah muncul pernyataan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyikapi pelaksanaan pemilu 2024.

BACA JUGA: Belum Menyerah, AMIN Siap Melakoni Putaran Kedua Pilpres 2024

Ganjar mengatakan hak angket di DPR RI bisa menjadi momen semua pihak membuktikan terjadi atau tidaknya kecurangan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal demikian yang membuat pria berambut putih itu mendorong partai yang bercokol di parlemen menggunakan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pesta demokrasi yang baru saja dilaksanakan.

"Kalau ingin melihat, membuktikan, dan mengetahui, hak angket paling bagus, karena menyelidiki, di bawahnya interpelasi,” ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Ganjar dari situ mendorong DPR bisa bergerak menyikapi segala kejanggalan dalam pemilu, setidaknya meminta klarifikasi.

Misalnya, DPR bisa menanyakan soal kabar suara paslon di sebuah TPS yang lebih dari 300, sedangkan surat untuk setiap lokasi pencoblosan biasanya sekitar di angka yang sama.

"Kok, melebihi 300 ini, kan, anomali, masak diam saja. Semestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu 2024, undang masyarakat, sehingga mereka bisa menyampaikan," kata Ganjar. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Gentar, Anies dan Timnas Kumpulkan Bukti Kecurangan Pilpres


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
PPP   Pilpres   Awiek   Ganjar  

Terpopuler