JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa, meminta partai-partai koalisi pendukung pemerintah untuk tidak mengintervensi apalagi mengancam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
“Partai koalisi tidak boleh mengancam presiden soal reshuffleTidak elok dari partai menentukan, meminta dan menunjuk menteri mana yang pantas diganti atau dipertahankan oleh Presiden SBY
BACA JUGA: DPR Tetap Tambah Anggaran untuk BIN
Jangan berlebihan partai-partai yang meminta untuk ganti menteri tertentu,” kata Saan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (27/9).Saan yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengatakan, Parpol mitra koalisi juga tidak boleh mengkritisi apalagi menunjuk nama menteri untuk diganti. Selain itu Saan juga menjelaskan, Presiden SBY tidak memiliki kewajiban untuk mengajak Parpol membahas reshuffle
“Kita percayakan sepenuhnya kepada Presiden
BACA JUGA: Bom Bunuh Diri Berulang, Penegak Hukum Perlu Diinvestigasi
Tidak ada keharusan untuk mengajak ParpolAdapun salah satu Ketua DPP PD Ikhsan Modjo mengakui, ada beberapa menteri yang saat ini tengah dipertimbangkan untuk diganti
BACA JUGA: Telat Dikirimi Surat, KPK Ogah Penuhi Panggilan DPR
“Kalau benar mereka-mereka itu diganti, itu berarti berdasarkan penilaian dari UKP4Dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden SBYReshuffle itu untuk meningkatkan kinerja,” ungkap dia, tanpa menyebut menteri yang akan diganti.
Jika itu benar adanya, dirinya mengingatkan kepada semua Parpol mitra koalisi, untuk menghormati keputusan itu"Itu sudah menjadi hak prerogatif Presiden SBY," tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mogok Bahas Anggaran, Anggota PAN Disanksi Tegas
Redaktur : Tim Redaksi