Soal Reshuffle, Golkar Minta Jaminan SBY

BOGOR - Rencana perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengusik Partai GolkarKarena itu, partai berlambang pohon beringin ini telah menyiapkan kader terbaiknya yang lain jika dibutuhkan

BACA JUGA: Atut-Rano Usung Pembaruan

Sebelumnya, SBY menargetkan reshuffle paling lambat 20 Oktober mendatangGolkar sendiri dikabarkan sudah menyiapkan Cicip Sharif Sutardjo yang menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk menggantikan Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

BACA JUGA: Foke Dekati Golkar

Namun, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham yang dikonfirmasi Radar Bogor terkait hal itu, enggan menegaskannyaDia mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden

BACA JUGA: Aktivis Dorong Penguatan Sistem Perwakilan DPD

Jika presiden menggunakan haknya itu, Partai Golkar akan meminta jaminan kepada SBY, apakah orang-orang yang dipilih bisa meningkatkan kinerjanya di pemerintahan.

“Bagi Partai Golkar, itu (reshuffle, Red) harus ada jaminan peningkatan kinerjaOrientasi bagi Golkar, bagaimana membentuk kabinet kerja, bukan hanya jasa-jasaan (timbal balik),” tegas Idrus saat berkunjung ke Radar Bogor (JPNN Grup) di Graha Pena Bogor, Rabu (5/10). 

Kedatangan Idrus didampingi Ketua DPD Golkar Kota Bogor Cheppy Harun, Sekretaris Herry Cahyono, mantan anggota DPRD Kota Bogor Gatut Susanta, dan beberapa pengurus Golkar Kota Bogor. 

Reshuffle atau tidak, Idrus menegaskan bahwa Golkar tetap menjadi parpol pengkritis pemerintahanSebab, Golkar menyadari jika parpol memiliki fungsi sebagai pengawasan.

“Saya kira itu yang pentingBilamana presiden menawarkan atau memberikan kesempatan kepada kader-kader Golkar, maka bagi kita prinsipnya tidak pernah menghindari masalah dan tanggung jawab,” tandasnya.

Jika tanggung jawab itu diberikan kepada Partai Golkar, Idrus menjamin partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu akan melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai bagian dari kabinet

Golkar mengharapkan reshuffle bisa menjawab dinamika politik yang sedang berkembangDi antaranya melalui prestasi, kinerja dan program-program yang menjadi prioritas masyarakat“Makanya reshuffle harus dari orang-orang yang bisa kerja,” harap Idrus.

Terkait dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono, Idrus enggan mengomentarinyaMenurutnya, evaluasi hanya bisa dilihat dari respons masyarakat dan dinamika yang ada“Saya kira melihat dari itu sajaSelama ini, respons dari masyarakat, pemerintahan dinamis dan beraneka ragam dan kita tidak bisa menutup mata pada masalah itu,” terangnyaIdrus Marham sebelumnya berkunjung ke sekretariat DPD Golkar Kota Bogor(dkw/mia)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Tunggu Dokumen Resmi Audit Forensik BPK