Soal Satgas TKI, Tjahjo Minta SBY Pikir-Pikir Lagi

Jangan Sampai Malah Memperpanjang Birokrasi

Jumat, 24 Juni 2011 – 17:01 WIB

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta meninjau ulang rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan TKI di luar negeriSebab tanpa persiapan dan pertimbangan matang, Satgas TKI justru dikhawatirkan akan bertabrakan dengan intitusi pemerintah lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menanggapi rencana Presiden membentuk Satgas Perlindungan TKI menyusul pemancungan Ruyati di Arab Saudi dan puluhan TKI lainnya yang menanti dieksekusi mati

BACA JUGA: Pilkada Pekanbaru Diulang Total

Tjahjo mengakui, rencana Presiden itu bisa jadi memang didasari kekecewaan atas kinerja para pembantunya di kabinet yang ditugasi mengurus TKI. 

"Kita melihatnya sebagai niat baik Presiden karena kecewa pembantu-pembantunya yang ditugaskan memimpin departemen tidak bereaksi cepat dan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Tjahjo kepada JPNN, Jumat (24/6).

Namun demikian Tjahjo juga mengingatkan tentang perlunya revitalisasi instansi atau pun lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan persoalan TKI
"Lakukan revitalisasi, mana yang belum optimal dioptimalkan, serta lakukan evaluasi menyeluruh," cetusnya

BACA JUGA: Tak Hanya Bicara, PKPI Siap Diverifikasi



Lebih lanjut Sekjen PDIP Perjuangan yang juga duduk sebagai anggota Komisi I itu menambahkan, jangan sampai Satgas bentukan Presiden justru overlapping dengan instansi lain seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kemenakertrans, ataupun BNP2TKI
Jika yang disasar Presiden hanya pada persoalan HAM, imbuh Tjahjo, maka sebenarnya bisa mengoptimalkan fungsi advokasi di Kementrian Luar Negeri

BACA JUGA: Desk Aceh Deadline 2 Pekan Bentuk Panwaslu



"Optimalkan saja bidang advokasi hukum yang ada di KemluBahwa perlu reformasi sistem birokrasi saya setuju, tapi jangan malah memperpanjang birokrasi," tandasnya

Karenanya menurut Tjahjo, lebih baik moratorium pengiriman TKI dilakukan secepatnya sembari melakukan pembenahan secara menyeluruh.  "Prinsipnya harus berani ambil sikap moratorium dulu dan di dalam negeri harus ada pembenahan menyeluruh," cetusnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Si Doel Mengaku Tidak Siap Dampingi Atut


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler