JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta meninjau ulang rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan TKI di luar negeriSebab tanpa persiapan dan pertimbangan matang, Satgas TKI justru dikhawatirkan akan bertabrakan dengan intitusi pemerintah lainnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menanggapi rencana Presiden membentuk Satgas Perlindungan TKI menyusul pemancungan Ruyati di Arab Saudi dan puluhan TKI lainnya yang menanti dieksekusi mati
BACA JUGA: Pilkada Pekanbaru Diulang Total
Tjahjo mengakui, rencana Presiden itu bisa jadi memang didasari kekecewaan atas kinerja para pembantunya di kabinet yang ditugasi mengurus TKI."Kita melihatnya sebagai niat baik Presiden karena kecewa pembantu-pembantunya yang ditugaskan memimpin departemen tidak bereaksi cepat dan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Tjahjo kepada JPNN, Jumat (24/6).
Namun demikian Tjahjo juga mengingatkan tentang perlunya revitalisasi instansi atau pun lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan persoalan TKI
BACA JUGA: Tak Hanya Bicara, PKPI Siap Diverifikasi
Lebih lanjut Sekjen PDIP Perjuangan yang juga duduk sebagai anggota Komisi I itu menambahkan, jangan sampai Satgas bentukan Presiden justru overlapping dengan instansi lain seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Kemenakertrans, ataupun BNP2TKI
BACA JUGA: Desk Aceh Deadline 2 Pekan Bentuk Panwaslu
"Optimalkan saja bidang advokasi hukum yang ada di KemluBahwa perlu reformasi sistem birokrasi saya setuju, tapi jangan malah memperpanjang birokrasi," tandasnya
Karenanya menurut Tjahjo, lebih baik moratorium pengiriman TKI dilakukan secepatnya sembari melakukan pembenahan secara menyeluruh. "Prinsipnya harus berani ambil sikap moratorium dulu dan di dalam negeri harus ada pembenahan menyeluruh," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Si Doel Mengaku Tidak Siap Dampingi Atut
Redaktur : Tim Redaksi