jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengaku pesimistis pemerintah dapat merealisasikan target empat juta sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) pada 2024.
Pasalnya hingga Mei 2021 Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.
BACA JUGA: Reaksi Fathan DPR Soal Wacana Penerapan PPN Bahan Pokok
Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan Pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas pada 2021-2022.
Pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 miliar dengan target 10 ribu SR jargas. Tersisa kurang dari delapan persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Soal Isu Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur, Begini Respons DPR
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor LPG?" tegas Mulyanto.
Hal itu diungkapkan berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.
"Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini," tegas Mulyanto.
Program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik.
Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan itu memaparkan secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa.
"Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam kita, sebagai sumber energi yang bersih ini, masih berlimpah, sekitar 1,53 persen cadangan gas bumi dunia," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, secara nasional masyarakat dapat berhemat sebesar Rp 0,3 triliun per tahun.
Sementara Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar,” tegas politisi senior PKS ini.
Namun, Mulyanto menilai sejauh ini Pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif.
Dia mencontohkan hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.
“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini kan menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” kritik Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia