jpnn.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan modus baru upaya pencucian uang. Seperti ditemukannya rekening milik oknum kepala daerah di kasino luar negeri.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mengatakan bahwa sebaiknya PPATK melaporkan langsung persoalan itu ke penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lainnya.
BACA JUGA: KLHK Dapat Dukungan Penuh dari Polri, KPK, Kejagung Hingga PPATK
“Yang kami harapkan dari PPATK kalau ada kasus per kasus tolong lapor ke kejaksaan, kepolisian, KPK atau pihak hukum yang bisa menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12).
Cucu Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno itu mengingatkan alangkah baiknya hal-hal seperti ini tidak langsung dipublikasikan. Sebab, ujar Puan, hal ini menimbulkan simpang siur informasi dan praduga bersalah kepada kepala daerah (Kada) yang bersangkutan.
BACA JUGA: Wawan Tuding KPK Lakukan Framing di Kasus Pencucian Uang Rp 500 M
Karena itu, ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), itu menegaskan sebaiknya PPATK melapor ke penegak hukum. “Jadi, sampaikan ke penegak hukum,” tegas Puan.
Sebelumnya diberitakan PPATK menemukan sejumlah oknum kepala daerah diduga mencuci uang pada kasino di luar negeri. Ketua PPATK Ki Agus Badaruddin, dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jumat (13/12), mengatakan pihaknya menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Jadi Tersangka Pencucian Uang, Ustaz Bachtiar Nasir Belum Penuhi Panggilan Bareskrim
Redaktur & Reporter : Boy