jpnn.com - JAKARTA - Perwakilan pemerintah Timor Leste melakukan studi banding ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mempelajari sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini dinilai cukup baik.
“Indonesia telah berpengalaman dalam melakukan tata kelola pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Kami ingin mempelajarinya secara mendalam untuk diterapkan di Timor Leste," kata Dirjen Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Timor Leste Paulo Alves, saat menemui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.
BACA JUGA: Fasilitas Terminal Bandara Soetta jadi Sorotan KemenPAN-RB
Alves mengatakan, saat ini Timor Leste sedang mempersiapkan penempatan pekerja migran ke Korea dan Australia. Namun masih membutuhkan sharing informasi dan masukan-masukan agar para pekerja migrannya dapat lebih baik dari segi perlindungan maupun kesejahteraannya.
“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai tolak ukur karena telah sekian lama mengirimkan pekerja migrannya ke berbagai Negara. Kami ingin mendapatkan gambaran dan referensi sehingga dapat mengelola sistem penempatan pekerja Timor Leste dapat lebih baik lagi,” kata Alves.
BACA JUGA: Fadli Zon Minta Jokowi Layangkan Protes ke Tiongkok
Menteri Hanif Dhakiri pun menyambut baik kunjungan kerja dari pemerintah Timor Leste yang difasilitasi International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) ini. Pihaknya dengan senang hati menyatakan kesediaannya untuk berbagi informasi mengenai sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Hanif menjelaskan, untuk saat ini mekanisme penempatan TKI ke luar negeri ada 4 model, yang pertama model G to G atau biasa disebut government to government, yang kedua G to P government to private, yang ketiga P to P atau private to private dan yang terakhir yaitu keberangkatan dan pekerjaannya dilakukan secara mandiri.
BACA JUGA: Setya Novanto, Surat Pertamina dan Papa Minta Saham
“Pemerintah Timor Leste harus mengkaji terlebih dahulu, dalam memilih model kerjasama soal pekerja migran dengan Negara penempatan. Harus juga diperhitungkan hukum-hukum ketenagakerjaan di masing-masing negara yang terkadang berbeda dan tidak sinkron,” kata Hanif.
Hanif mengatakan, selama ini, pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan sistem penempatan dan pelindungan TKI sejak pra, selama dan purna penempatan. Pemerintah juga telah melakukan pengetatan dalam penempatan TKI, terutama untuk sektor domestic worker.
“Perlindungan dan pembenahan sistem TKI sejak pra, selama, dan purna penempatan harus dilakukan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI di daerah demi mencegah TKI ilegal saat pemberangkatan dan mencegah traficking," kata Hanif.
“Setiap tahun kami terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Orientasi kerja para TKI telah digeser sehingga penempatan TKI fomal terus meningkat jumlahnya dibandingkan tki informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT)," ujarnya.
Bahkan kata Hanif, pemerintah telah mengumumkan penghentian penempatan TKI yang bekerja di sektor domestic worker yang bekerja di pengguna perseorangan di 19 negara yang berada di kawasan Timur tengah dan sekitarnya.
Hanif mengungkapkan selama ini jenis lowongan dan peluang kerja bagi TKI formal yang tersedia di berbagai negara penempatan masih terbuka antara lain konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa (services), perhotelan dan turisme, perawat, pelayan supermarket, pekerja perkebunan, pertanian serta perikanan.
Hanif juga menyarankan bagi calon TKI dan masyarakat umum yang membutuhkan pelatihan kerja dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di pusat dan daerah. Jenis pelatihan kerja dapat disesuaikan dengan minat, kemampuan dan ketersedian lowongan kerja. Pihak Kemnaker pun menyebarluaskan informasi-informasi pasar kerja luar negeri yang menyediakan informasi ketersedian lowongan kerja di sektor formal yang tersedia di luar negeri.
Sementara itu. untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri, khususnya pada sektor domestic workers, pemerintah melakukan pembinaan khusus kepada daerah basis rekrut TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI.
“Pemberdayaan ekonomi calon TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dengan telah tersedianya lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri nantinya mereka diharapkan tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri," kata Hanif
Pemberdayaan masyarakat di kantong TKI dilakukan melalui penguatan berbagai kegiatan dan program-program yang mendekatkan pada potensi daerah asal TKI. Di antaranya wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya produktif, desa produktif, mobil terampil, rumah terampil, program link and match dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Peningkatan peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI. dan pelayanan remitansi TKI. (*)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anindo Dorong Jokowi-JK Gugat Setya Novanto
Redaktur : Tim Redaksi