jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lebih berani meminta dan mempercepat pengumpulan data korban meninggal dan luka terkait tragedi Mina kepada pemerintah Arab Saudi. Harapan ini disampaikan karena hingga kini belum ada kepastian jumlah korban meninggal dan luka dari jamaah haji Indonesia.
"Seharusnya begitu ada tragedi, pemerintah langsung melakukan commanders call. Koordinasi langsung dengan seluruh Daker, ketua sektor, petugas lapangan dan mengumpulkan para Karom (ketua rombongan) dan Karu (ketua regu)," tulis Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (27/9).
BACA JUGA: Pak Jokowi Kebanyakan Urus Infrastruktur, Jangan Lupa yang Miskin
Menurut Fadli, pemerintah RI perlu meminta pihak Kerajaan Arab Saudi memberi penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi di Jalan 204 Mina. Sebab menurutnya, informasi yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahpahaman bahkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam.
Politikus Partai Gerindra itu melihat akses dan lobi terhadap Kerajaan Saudi lemah. Sehingga update data korban sangat lambat. Untuk itu, kata Fadli Zon, sebagai pengirim delegasi haji terbesar di dunia, pemerintah harus meminta Kerajaan Arab Saudi memberi perhatian dan privilese bagi Indonesia.
BACA JUGA: Bawaslu: Batalkan Pencalonan Kada Berstatus Bebas Bersyarat!!
"Kejadian tahun ini menjadi otokritik bagi pemerintah. Harus ada evaluasi penanganan jamaah haji kita baik dalam keadaan normal maupun jika insiden terjadi," ujarnya.
Dia menekankan, jamaah haji Indonesia seharusnya bisa mendapat pelayanan yang jauh lebih baik. Tenda wukuf seharusnya bisa dibuat permanen.
BACA JUGA: Kepala Daerah Didesak Percepat Penyaluran Dana Desa
"Jika di Mina bisa, mestinya di Arafah juga bisa. Karpet bisa lebih layak," sambung Fadli.
Fadli menyarankan, di Mina juga perlu disiagakan petugas dan posko bagi jamaah yang tersesat setelah melempar jumrah. Mengingat saat ini banyak jamaah Indonesia yang tersesat dan kesulitan mendapatkan informasi.
"Untuk di rumah sakit, ke depan perlu disiapkan juga petugas kita. Harus ada contact person dan liason officers agar ada pusat informasi bagi para jamaah. Sebagai antisipasi jika terjadi insiden," tandasnya.(ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Walhi Kutuk Pembantaian Dua Pejuang Antitambang di Lumajang
Redaktur : Tim Redaksi