jpnn.com, JAKARTA - Ultimatum dari mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk mengadakan jajak pendapat dengan mereka dan mengeluarkan pernyataan soal penerbitan Perppu KPK, berakhir hari ini, Senin (14/10).
Bila ultimatum itu tidak direalisasikan pemerintah, mahasiswa berencana akan kembali turun ke jalan dalam jumlah lebih besar. Ultimatum ini sebelumnya disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah dkk di Kompleks Istana Negara, Kamis (3/10) lalu. Bagaimana sekarang?
BACA JUGA: Pak Jokowi Masih Diam Ditanya Soal Perppu KPK
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku belum mendapatkan informasi sama sekali terkait Perppu KPK dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang lain. Dia juga tidak setuju dengan adanya deadline dari mahasiswa.
"Ini yang saya awal bilang, jangan main deadline. Enggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam," ucap Ngabalin saat dihubungi JPNN.com, Senin (14/10).
BACA JUGA: 5 Butir Pernyataan Sikap BEM Jakarta soal Perppu KPK
Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat itu mengatakan bahwa mahasiswa sebagai masyarakat intelektual membiasakan diri untuk tidak main ancam seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan keputusan politik.
"Tidak bisa orang main ancam ke Presiden. Ini kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual, pakai deadline itu tidak benar dalam pola berpolitik, dalam hidup sebagai masyarakat intelektual," tegasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam